Panduan NPP dan Pendataan Perpustakaan Sekolah: Persyaratan, Prosedur, dan Pemutakhiran Data

Panduan NPP dan Pendataan Perpustakaan Sekolah: Persyaratan, Prosedur, dan Pemutakhiran Data

PUJI H.

11.10

0 komentar

 

Keberadaan perpustakaan sekolah perlu tercatat secara resmi agar dapat dikenali sebagai bagian dari ekosistem perpustakaan nasional. Pencatatan tersebut bukan sekadar kegiatan mengisi formulir atau melengkapi administrasi sekolah. Data perpustakaan diperlukan untuk mengetahui jumlah perpustakaan, kondisi kelembagaan, ketersediaan koleksi, tenaga, sarana, layanan, serta kebutuhan pembinaan di setiap wilayah.

Salah satu identitas yang berkaitan dengan pendataan perpustakaan adalah Nomor Pokok Perpustakaan (NPP). NPP merupakan kode identitas yang diberikan kepada perpustakaan yang terdata dalam sistem pendataan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Identitas ini membantu membedakan satu perpustakaan dengan perpustakaan lainnya.

Bagi pengelola perpustakaan sekolah, memahami NPP dan pendataan perpustakaan merupakan bagian dari tanggung jawab pengelolaan kelembagaan. Pengelola perlu mengetahui dokumen yang harus disiapkan, informasi yang harus diisi, cara menjaga keakuratan data, serta langkah yang dilakukan apabila terdapat perubahan kondisi perpustakaan.

Perkembangan sistem pendataan juga perlu diperhatikan. Perpusnas terus mengembangkan integrasi data perpustakaan agar informasi yang dihimpun lebih akurat dan dapat digunakan untuk pembinaan. Pada 2026, Perpusnas menyampaikan pengembangan Portal Pendataan Perpustakaan yang diarahkan untuk terhubung dengan sumber data pemerintah, termasuk Dapodik untuk perpustakaan sekolah. Oleh karena itu, pengelola perlu mengikuti informasi resmi terbaru dan tidak hanya mengandalkan petunjuk aplikasi yang sudah lama diterbitkan.

Mengenal Nomor Pokok Perpustakaan

Nomor Pokok Perpustakaan atau NPP adalah identitas unik bagi perpustakaan yang terdaftar dalam pendataan Perpusnas. NPP membantu proses identifikasi dan pemetaan perpustakaan berdasarkan jenis serta wilayahnya.

NPP tidak sama dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN). NPSN merupakan identitas satuan pendidikan, sedangkan NPP merupakan identitas perpustakaan. Sebuah sekolah dapat memiliki NPSN, tetapi perpustakaannya tetap perlu didata sebagai unit perpustakaan tersendiri.

Perbedaan tersebut penting dipahami karena pengelola sering menganggap bahwa keberadaan NPSN otomatis berarti perpustakaan sekolah sudah memiliki NPP. Keduanya memiliki fungsi dan cakupan data yang berbeda.

NPP juga bukan sertifikat akreditasi. Kepemilikan NPP menunjukkan identitas perpustakaan dalam sistem pendataan, bukan bukti bahwa perpustakaan telah memenuhi seluruh Standar Nasional Perpustakaan atau memperoleh predikat akreditasi tertentu.

Dengan adanya NPP, data perpustakaan dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, antara lain:

1. Mengidentifikasi keberadaan perpustakaan.

2. Mengetahui persebaran perpustakaan berdasarkan wilayah.

3. Menghimpun profil perpustakaan.

4. Mendukung perencanaan pembinaan perpustakaan.

5. Membantu pemetaan kebutuhan koleksi, sarana, tenaga, dan layanan.

6. Menjadi salah satu data pendukung dalam pengembangan kebijakan perpustakaan.

Karena itu, pengelola perlu memastikan bahwa data yang digunakan dalam pendaftaran benar-benar menggambarkan kondisi perpustakaan.

Mengapa Perpustakaan Sekolah Perlu Didata?

Pendataan perpustakaan memiliki manfaat bagi perpustakaan itu sendiri maupun lembaga pembina. Tanpa data yang lengkap, kondisi perpustakaan sulit diketahui secara menyeluruh. Informasi yang hanya mencantumkan nama dan alamat belum cukup untuk menggambarkan kemampuan perpustakaan dalam memberikan layanan.

Data profil dapat memberikan gambaran mengenai jumlah koleksi, luas ruang, tenaga pengelola, jam layanan, jumlah peserta didik, jenis layanan, dan berbagai unsur lainnya. Informasi tersebut dapat membantu pihak pembina menentukan bentuk pendampingan yang sesuai.

Bagi sekolah, pendataan juga menjadi kesempatan untuk memeriksa kembali kelengkapan administrasi. Pengelola dapat mengetahui apakah perpustakaan sudah memiliki surat keputusan pembentukan, struktur organisasi, data tenaga, daftar koleksi, dan dokumen pendukung lainnya.

Manfaat pendataan bagi perpustakaan sekolah meliputi:

1. Memperjelas identitas kelembagaan

Perpustakaan memiliki identitas yang dapat digunakan dalam administrasi dan komunikasi dengan pihak pembina. NPP juga dapat dicantumkan pada dokumen atau media identitas perpustakaan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Mendukung pembinaan

Data yang akurat membantu dinas perpustakaan dan Perpusnas mengetahui kondisi perpustakaan. Pembinaan dapat diarahkan pada kebutuhan yang nyata, bukan hanya berdasarkan perkiraan.

3. Menjadi dasar perencanaan

Informasi tentang koleksi, tenaga, sarana, dan layanan dapat digunakan untuk menyusun rencana pengembangan. Misalnya, perpustakaan yang belum memiliki katalog dapat diarahkan untuk memperoleh pendampingan pengolahan koleksi.

4. Memudahkan pemetaan kondisi wilayah

Pendataan membantu melihat persebaran perpustakaan sekolah dalam suatu kecamatan atau kabupaten. Informasi ini berguna untuk mengetahui wilayah yang sudah memiliki layanan perpustakaan dan wilayah yang masih membutuhkan perhatian.

5. Mendukung evaluasi

Data profil dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat perubahan kondisi perpustakaan. Perubahan jumlah koleksi, tenaga, jam layanan, dan jenis layanan perlu dicatat agar perkembangan perpustakaan dapat dipantau.

Dokumen yang Perlu Disiapkan Sebelum Mengajukan NPP

Sebelum mengisi pendataan, pengelola sebaiknya berkoordinasi dengan kepala sekolah. Hal ini penting karena beberapa informasi memerlukan pengesahan atau dokumen resmi dari sekolah.

Dokumen dan data yang perlu disiapkan antara lain:

1. Surat Keputusan Pembentukan Perpustakaan

SK pembentukan menjadi dokumen penting yang menunjukkan bahwa perpustakaan merupakan unit yang diselenggarakan secara resmi oleh sekolah. Periksa nama perpustakaan, nama sekolah, tanggal penetapan, dan pejabat yang menandatangani.

2. Data identitas sekolah

Siapkan nama sekolah, NPSN, alamat lengkap, kabupaten/kota, kecamatan, desa atau kelurahan, kode pos, nomor telepon, serta alamat surel apabila tersedia.

3. Data kepala sekolah dan penanggung jawab perpustakaan

Informasi mengenai kepala sekolah dan kepala perpustakaan atau penanggung jawab perpustakaan perlu disiapkan sesuai kolom yang diminta oleh sistem. Pastikan penulisan nama dan jabatan sesuai dokumen resmi.

4. Data peserta didik dan rombongan belajar

Jumlah peserta didik dan rombongan belajar perlu menggunakan data terbaru yang telah dikonfirmasi kepada bagian administrasi sekolah. Hindari menggunakan angka tahun sebelumnya apabila sudah ada perubahan.

5. Data koleksi

Data koleksi sebaiknya diperiksa melalui buku inventaris atau aplikasi pengolahan perpustakaan. Jumlah eksemplar harus didasarkan pada koleksi yang benar-benar dimiliki, bukan perkiraan.

6. Data ruang dan sarana

Siapkan informasi luas ruang perpustakaan dalam satuan meter persegi, kondisi ruang, dan sarana yang tersedia. Pengukuran sebaiknya dilakukan dengan cermat agar angka yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan.

7. Data tenaga perpustakaan

Catat jumlah pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan sesuai kondisi nyata. Jangan mencantumkan tenaga yang tidak bertugas di perpustakaan hanya untuk memenuhi persyaratan.

8. Data layanan dan jam operasional

Siapkan jenis layanan yang diberikan serta jam layanan setiap hari. Hitung jumlah jam layanan dalam satu minggu berdasarkan jadwal yang benar-benar berlaku.

9. Data anggaran

Informasi anggaran perlu dikoordinasikan dengan kepala sekolah dan bendahara. Pengelola perpustakaan sebaiknya tidak membuat perkiraan sendiri karena data anggaran merupakan informasi kelembagaan yang perlu sesuai dokumen sekolah.

Tahapan Pendataan dan Pengajuan NPP

Sistem dan alamat portal pendataan dapat mengalami pembaruan. Karena itu, pengelola harus menggunakan tautan yang diumumkan melalui kanal resmi Perpusnas atau dinas perpustakaan setempat. Jangan mengandalkan tautan lama yang ditemukan pada artikel atau unggahan tidak resmi.

Secara umum, proses pendataan dapat dipahami melalui tahapan berikut.

Tahap 1: Memastikan perpustakaan telah dibentuk secara resmi

Periksa apakah sekolah sudah memiliki SK pembentukan perpustakaan. Jika belum, koordinasikan dengan kepala sekolah untuk menyiapkan dokumen tersebut. Pastikan pula nama perpustakaan yang akan didaftarkan konsisten dalam seluruh dokumen.

Tahap 2: Menyiapkan profil perpustakaan

Kumpulkan seluruh data identitas, kelembagaan, koleksi, tenaga, sarana, layanan, dan anggaran. Buat lembar kerja internal agar data mudah diperiksa sebelum dimasukkan ke aplikasi.

Tahap 3: Memastikan tidak terjadi data ganda

Sebelum mengajukan identitas baru, periksa apakah perpustakaan sudah pernah didaftarkan. Data ganda dapat menyulitkan pemutakhiran profil dan proses verifikasi.

Jika perpustakaan pernah didata tetapi pengelola tidak mengetahui NPP-nya, lakukan penelusuran melalui portal resmi atau minta bantuan admin wilayah. Jangan langsung membuat pendaftaran baru.

Tahap 4: Mengakses portal pendataan resmi

Gunakan portal pendataan yang ditetapkan Perpusnas pada saat pengajuan dilakukan. Buat atau gunakan akun yang sesuai dengan mekanisme terbaru. Pastikan akun tersebut dikelola oleh pihak yang memiliki kewenangan.

Tahap 5: Mengisi data perpustakaan

Masukkan informasi sesuai dokumen dan kondisi sebenarnya. Perhatikan penulisan nama, alamat, NPSN, koordinat, jumlah koleksi, jumlah peserta didik, tenaga, dan jam layanan.

Apabila aplikasi menyediakan pilihan jenis atau subjenis perpustakaan, pilih kategori perpustakaan sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan.

Tahap 6: Mengunggah dokumen pendukung

Unggah dokumen sesuai format dan ukuran berkas yang ditentukan aplikasi. Pastikan dokumen dapat dibaca, tidak terpotong, dan sesuai dengan informasi yang dimasukkan.

Tahap 7: Memeriksa kembali sebelum mengirim

Lakukan pemeriksaan terhadap seluruh isian. Perbedaan kecil seperti nama sekolah yang tidak konsisten, alamat yang keliru, atau jumlah koleksi yang tidak sesuai dapat menyebabkan data perlu diperbaiki.

Tahap 8: Menunggu proses verifikasi

Setelah pengajuan dikirim, ikuti status permohonan melalui sistem. Jika terdapat catatan perbaikan, lakukan pembaruan sesuai arahan. Pengelola dapat meminta pendampingan admin wilayah apabila mengalami kendala.

Tahap 9: Menyimpan informasi NPP

Setelah NPP diterbitkan, simpan bukti atau informasi penerbitannya dalam arsip administrasi perpustakaan. Catat NPP pada profil perpustakaan dan gunakan secara konsisten sesuai kebutuhan.

Data Apa Saja yang Perlu Diperhatikan?

Data yang diisikan dalam sistem pendataan harus menggambarkan keadaan perpustakaan secara faktual. Pengelola perlu membedakan data identitas, data kelembagaan, dan data operasional.

Kelompok data	Contoh informasi
Identitas	Nama perpustakaan, alamat, koordinat, NPSN
Kelembagaan	SK pendirian, status, nama kepala sekolah, penanggung jawab
Pengguna	Jumlah peserta didik dan rombongan belajar
Koleksi	Jumlah judul dan eksemplar sesuai kolom aplikasi
Sarana	Luas ruang dan fasilitas perpustakaan
Tenaga	Jumlah pustakawan dan tenaga teknis
Layanan	Jenis layanan dan jam operasional
Anggaran	Persentase anggaran perpustakaan sesuai definisi kolom

Perhatikan bahwa aplikasi dapat memiliki kolom wajib dan tidak wajib. Pengelola harus membaca petunjuk pada setiap kolom, termasuk satuan pengukuran dan definisi data. Misalnya, jumlah koleksi dalam eksemplar tidak sama dengan jumlah judul. Satu judul buku yang memiliki lima eksemplar dihitung sebagai satu judul dan lima eksemplar.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah konsistensi periode data. Jumlah peserta didik sebaiknya menggunakan data pada tahun pelajaran yang sedang berjalan. Jumlah koleksi perlu didasarkan pada hasil inventarisasi terbaru.

Pemutakhiran Data Perpustakaan

Pendataan tidak berhenti setelah NPP diterbitkan. Kondisi perpustakaan dapat berubah dari waktu ke waktu. Jumlah koleksi bertambah, tenaga pengelola berganti, ruang mengalami perubahan, dan jam layanan dapat disesuaikan.

Oleh karena itu, pengelola perlu melakukan pemutakhiran data ketika terjadi perubahan yang relevan. Beberapa kondisi yang perlu diperiksa antara lain:

1. Pergantian kepala sekolah atau penanggung jawab perpustakaan.

2. Perubahan nama atau alamat sekolah.

3. Perubahan jumlah koleksi.

4. Perubahan luas atau kondisi ruang perpustakaan.

5. Perubahan jumlah tenaga perpustakaan.

6. Perubahan jam layanan.

7. Perubahan jenis layanan.

8. Perubahan status kelembagaan atau akreditasi.

Pemutakhiran sebaiknya dilakukan setelah data perubahan dikonfirmasi dan dokumen pendukung tersedia. Jangan menunda terlalu lama karena data yang tidak sesuai dapat mengurangi keakuratan profil perpustakaan.

Pengelola dapat membuat jadwal pemeriksaan data setiap semester. Pada akhir semester, periksa kembali data koleksi, pengguna, tenaga, layanan, dan dokumen kelembagaan. Dengan cara ini, pemutakhiran tidak harus menunggu sampai ada permintaan dari pihak pembina.

Hubungan NPP dengan Dapodik dan Aplikasi Perpustakaan

NPP, NPSN, Dapodik, dan aplikasi otomasi perpustakaan memiliki fungsi yang berbeda. Pengelola perlu memahami hubungan antarsistem tersebut agar tidak mencampuradukkan data.

NPSN mengidentifikasi satuan pendidikan. Dapodik memuat data pokok pendidikan yang dikelola melalui sistem pendidikan. NPP mengidentifikasi perpustakaan. Sementara itu, aplikasi seperti SLiMS digunakan untuk membantu pengelolaan koleksi, anggota, sirkulasi, dan katalog perpustakaan.

Pada 2026, Perpusnas menginformasikan arah pengembangan Portal Pendataan Perpustakaan yang akan dihubungkan dengan Dapodik untuk perpustakaan sekolah dan EMIS untuk madrasah. Perpusnas juga menyampaikan arah integrasi data dari aplikasi otomasi perpustakaan seperti SLiMS dan INLISLite. Informasi tersebut menunjukkan bahwa pengelola perlu memperhatikan perkembangan integrasi, tetapi tidak berarti seluruh data otomatis tersinkronisasi pada semua aplikasi saat ini. Mekanisme teknis dan ketersediaan integrasi tetap perlu mengikuti pengumuman resmi. (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2026).

Bagi perpustakaan yang menggunakan SLiMS, data bibliografi dan sirkulasi sebaiknya tetap dikelola secara konsisten. Namun, pengelola tidak boleh menganggap bahwa data dalam SLiMS otomatis menggantikan kewajiban mengisi profil kelembagaan pada portal pendataan.

Kesalahan yang Sering Terjadi dalam Pendataan

Beberapa kesalahan berikut perlu dihindari.

1. Menganggap NPSN sama dengan NPP

Keduanya merupakan identitas yang berbeda. Pengelola perlu memastikan perpustakaan sudah memiliki identitasnya sendiri dalam sistem pendataan.

2. Mengisi data berdasarkan perkiraan

Jumlah koleksi, luas ruang, jam layanan, dan tenaga harus berdasarkan data nyata. Perkiraan dapat menyebabkan profil tidak akurat.

3. Tidak memeriksa data lama

Sebelum mengajukan pendaftaran, periksa apakah perpustakaan sudah memiliki NPP. Pendaftaran ganda dapat menimbulkan masalah administrasi.

4. Mengunggah dokumen yang tidak sesuai

Dokumen harus jelas dan sesuai dengan kolom yang diminta. Pastikan SK yang diunggah benar-benar merupakan SK pembentukan perpustakaan.

5. Tidak menyimpan bukti pengajuan

Simpan informasi akun, bukti pengajuan, catatan verifikasi, dan NPP yang diterbitkan dalam arsip yang aman. Hindari membagikan kata sandi akun kepada pihak yang tidak berkepentingan.

6. Tidak memperbarui data

Perubahan kondisi perpustakaan perlu diikuti dengan pemutakhiran profil. Data lama yang tidak diperiksa dapat menimbulkan ketidaksesuaian dengan keadaan sebenarnya.

Strategi Mengelola Data NPP agar Tertib

Pengelola dapat membuat satu folder khusus untuk dokumen pendataan perpustakaan. Folder dapat disimpan dalam komputer sekolah dan salinan cadangan yang aman. Isinya dapat meliputi SK pembentukan, profil perpustakaan, data koleksi, data tenaga, jadwal layanan, bukti NPP, serta catatan pemutakhiran.

Selain arsip digital, pengelola dapat membuat lembar kontrol sederhana menggunakan spreadsheet. Kolomnya dapat memuat jenis data, kondisi terakhir, tanggal pemeriksaan, dokumen pendukung, dan keterangan tindak lanjut.

Contohnya:

Data	Pemeriksaan	Tindak lanjut
SK pembentukan	Tersedia	Simpan salinan digital
NPP	Sudah terbit	Catat pada profil
Jumlah koleksi	Belum diperbarui	Cocokkan dengan inventaris
Tenaga perpustakaan	Ada perubahan	Perbarui data
Jam layanan	Sesuai jadwal	Periksa setiap semester

Pengelolaan seperti ini membantu pengelola mengetahui data mana yang sudah lengkap dan mana yang masih perlu diperbaiki.

Penutup

Nomor Pokok Perpustakaan merupakan identitas penting bagi perpustakaan yang terdaftar dalam sistem pendataan Perpusnas. NPP tidak sama dengan NPSN dan bukan pula bukti akreditasi. Fungsinya berkaitan dengan identifikasi, pemetaan, dan pembinaan perpustakaan.

Pengelola perpustakaan sekolah perlu menyiapkan dokumen kelembagaan, data koleksi, tenaga, sarana, layanan, dan informasi pendukung lainnya sebelum melakukan pendaftaran. Setelah NPP diterbitkan, tugas pengelola belum selesai. Profil perpustakaan perlu diperiksa dan diperbarui ketika terjadi perubahan.

Dengan data yang lengkap dan akurat, perpustakaan sekolah akan lebih mudah dikenali, dibina, dan dikembangkan. Pendataan yang tertib juga membantu sekolah memiliki gambaran nyata mengenai kondisi perpustakaan serta kebutuhan pengembangannya.

Referensi

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2022). Pedoman pengelolaan aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2024). Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah/Madrasah. https://jdih.perpusnas.go.id/file_peraturan/PERKA_4_2024_SNP_SEKOLAH_MADRASAH.pdf

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2026). Benahi data perpustakaan nasional, Perpusnas siapkan PADI. https://www.perpusnas.go.id/berita/siaran-pers-benahi-data-perpustakaan-nasional-perpusnas-siapkan-padi

Panduan SNP Perpustakaan Sekolah Berdasarkan Peraturan Perpusnas Nomor 4 Tahun 2024

Panduan SNP Perpustakaan Sekolah Berdasarkan Peraturan Perpusnas Nomor 4 Tahun 2024

PUJI H.

11.08

0 komentar

 

Perpustakaan sekolah merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pendidikan. Keberadaannya bukan sekadar untuk menyimpan buku pelajaran atau menyediakan tempat membaca, melainkan sebagai pusat sumber belajar yang mendukung kegiatan pembelajaran, pengembangan literasi, dan pembentukan kebiasaan membaca peserta didik. Agar fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik, perpustakaan sekolah perlu dikelola berdasarkan standar yang jelas.

Salah satu acuan utama dalam penyelenggaraan perpustakaan sekolah adalah Standar Nasional Perpustakaan (SNP). Standar ini menjadi pedoman bagi sekolah dalam merencanakan, mengembangkan, mengelola, dan mengevaluasi perpustakaan. Pengelola perpustakaan dapat menggunakannya untuk mengetahui persyaratan yang perlu dipenuhi sekaligus menentukan bagian yang masih harus ditingkatkan.

Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah/Madrasah menjadi dasar penting yang perlu dipahami oleh kepala sekolah, pustakawan, tenaga perpustakaan, dan pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan perpustakaan. Peraturan ini menggantikan standar perpustakaan sekolah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10, 11, dan 12 Tahun 2017. Dengan demikian, pengelola perpustakaan tidak sebaiknya lagi menjadikan ketiga peraturan tahun 2017 tersebut sebagai acuan utama yang masih berlaku.

Artikel ini membahas isi pokok SNP berdasarkan Peraturan Perpusnas Nomor 4 Tahun 2024, cara memahami setiap komponen standar, serta langkah praktis menerapkannya di perpustakaan sekolah. Pembahasan disusun dengan pendekatan yang mudah diterapkan, terutama bagi pengelola perpustakaan sekolah dasar yang harus menjalankan berbagai tugas dengan sumber daya terbatas.

Mengenal Peraturan Perpusnas Nomor 4 Tahun 2024

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 ditetapkan pada 22 Mei 2024 dan mulai berlaku pada 4 Juni 2024. Peraturan tersebut menjadi acuan bagi penyelenggara dan pengelola perpustakaan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan sekolah/madrasah.

Ruang lingkup peraturan ini mencakup tiga kelompok standar berdasarkan jenjang pendidikan, yaitu:

1. Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI).

2. Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs).

3. Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMA/SMK/MA/MAK).

Pembagian tersebut penting karena kebutuhan perpustakaan setiap jenjang pendidikan tidak selalu sama. Karakteristik peserta didik, kebutuhan koleksi, pola pelayanan, sarana, dan kegiatan literasi perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan serta kebutuhan pembelajaran.

Peraturan ini memuat enam standar utama, yaitu standar koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, dan pengelolaan perpustakaan. Selain itu, terdapat tiga komponen pendukung berupa inovasi dan kreativitas perpustakaan, tingkat kegemaran membaca, serta indeks pembangunan literasi masyarakat.

Dengan demikian, SNP tidak hanya membahas jumlah buku atau luas ruangan. Standar ini juga memperhatikan bagaimana perpustakaan dikelola, siapa yang menjalankan layanan, bagaimana layanan diberikan, dan sejauh mana perpustakaan berkontribusi terhadap kegiatan literasi.

1. Standar Koleksi Perpustakaan

Standar koleksi merupakan salah satu komponen utama dalam SNP. Koleksi menjadi sumber informasi yang digunakan untuk mendukung pembelajaran, memenuhi kebutuhan informasi warga sekolah, dan mengembangkan minat baca peserta didik.

Koleksi perpustakaan sekolah sebaiknya tidak hanya berisi buku teks pelajaran. Perpustakaan perlu menyediakan bahan bacaan yang beragam, seperti buku pengayaan, buku referensi, cerita anak, buku pengetahuan umum, ensiklopedia, majalah pendidikan, serta bahan perpustakaan lain yang sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Dalam pengembangan koleksi, pengelola perlu memperhatikan beberapa hal berikut.

a. Kesesuaian koleksi dengan kurikulum

Koleksi perlu mendukung mata pelajaran dan kegiatan pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Misalnya, perpustakaan SD dapat menyediakan buku cerita, buku pengetahuan alam, buku sejarah sederhana, buku keterampilan, dan bacaan yang membantu peserta didik memahami materi pembelajaran.

b. Kesesuaian dengan usia peserta didik

Bahasa, isi, ilustrasi, dan tingkat kesulitan buku harus disesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Buku untuk kelas rendah sebaiknya memiliki kalimat sederhana, ilustrasi yang menarik, serta ukuran huruf yang mudah dibaca. Sementara itu, peserta didik kelas tinggi dapat diperkenalkan dengan bacaan yang lebih panjang dan memiliki tingkat informasi lebih kompleks.

c. Keberagaman subjek

Koleksi perlu mencakup berbagai bidang pengetahuan agar peserta didik memiliki kesempatan mengenal topik di luar pelajaran utama. Buku tentang lingkungan, kesehatan, budaya, teknologi, tokoh inspiratif, dan keterampilan dapat memperluas wawasan mereka.

d. Kemutakhiran dan kondisi fisik

Pengelola perlu memeriksa kelayakan koleksi secara berkala. Buku yang rusak dapat diperbaiki apabila masih layak digunakan. Buku yang sudah tidak relevan, rusak berat, atau memiliki informasi yang tidak sesuai perlu dievaluasi untuk menentukan tindak lanjutnya.

e. Pengembangan koleksi berdasarkan kebutuhan

Pengadaan buku sebaiknya didasarkan pada analisis kebutuhan, bukan hanya mengikuti jumlah judul yang tersedia dalam katalog penyedia. Pengelola dapat mencatat buku yang paling sering dipinjam, bidang yang masih kurang, masukan guru, dan minat peserta didik.

Sebagai contoh, jika peserta didik banyak mencari buku cerita rakyat, perpustakaan dapat mempertimbangkan penambahan koleksi cerita rakyat dari berbagai daerah. Jika guru membutuhkan bahan bacaan untuk kegiatan literasi, pengelola dapat menyusun daftar kebutuhan bersama guru.

Pengelola juga perlu memiliki dokumen inventaris koleksi. Data minimal yang dapat dicatat meliputi nomor inventaris, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah eksemplar, sumber perolehan, dan kondisi buku. Data tersebut membantu pengelola mengetahui perkembangan koleksi serta mempermudah kegiatan stock opname.

2. Standar Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Sarana dan prasarana merupakan unsur yang mendukung kenyamanan dan kelancaran kegiatan perpustakaan. Ruang perpustakaan tidak harus mewah, tetapi perlu ditata agar aman, bersih, mudah digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi:

a. Ruang perpustakaan

Ruang perpustakaan perlu memiliki lokasi yang mudah dijangkau warga sekolah. Penataannya harus memperhatikan sirkulasi udara, pencahayaan, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan. Jika luas ruangan terbatas, pengelola dapat mengatur area koleksi, area baca, dan meja layanan secara sederhana.

b. Perabot perpustakaan

Perabot yang dibutuhkan antara lain rak buku, meja layanan, kursi, meja baca, lemari penyimpanan, dan perabot pendukung lainnya. Pemilihan perabot perlu mempertimbangkan usia pengguna. Rak untuk peserta didik SD, misalnya, sebaiknya tidak terlalu tinggi agar buku mudah dijangkau.

c. Peralatan dan perlengkapan

Peralatan dapat mencakup komputer, perangkat pengolahan data, alat tulis, label buku, kartu anggota, dan perlengkapan administrasi. Sekolah yang memiliki fasilitas teknologi dapat mengembangkan penggunaan komputer untuk katalog, sirkulasi, dan pengelolaan data koleksi.

d. Kebersihan dan keselamatan

Pengelola perlu memastikan ruangan tidak lembap, koleksi terlindung dari debu dan air, serta jalur pergerakan pengguna tidak terhalang. Kabel perangkat elektronik perlu ditata dengan aman. Rak buku juga harus ditempatkan secara stabil.

e. Penataan yang ramah anak

Perpustakaan sekolah dasar perlu menghadirkan suasana yang menarik bagi anak. Penggunaan label warna, penanda rak, poster tata tertib, dan sudut baca dapat membantu peserta didik mengenali ruang serta menemukan koleksi.

Keterbatasan fasilitas tidak seharusnya membuat perpustakaan berhenti berkembang. Pengelola dapat memulai dari penataan ruang yang sudah tersedia, memperbaiki perabot yang masih dapat digunakan, dan menyampaikan kebutuhan sarana kepada kepala sekolah secara bertahap.

3. Standar Pelayanan Perpustakaan

Standar pelayanan berkaitan dengan cara perpustakaan memberikan akses terhadap koleksi dan informasi kepada pemustaka. Pelayanan yang baik tidak hanya ditentukan oleh banyaknya buku, tetapi juga kemudahan pengguna dalam menemukan, membaca, dan memanfaatkan bahan perpustakaan.

Jenis layanan yang dapat dikembangkan antara lain:

1. Layanan sirkulasi, yaitu peminjaman dan pengembalian koleksi.

2. Layanan membaca di tempat.

3. Layanan referensi sederhana untuk membantu pengguna menemukan informasi.

4. Layanan penelusuran katalog.

5. Layanan literasi informasi.

6. Layanan kegiatan membaca dan pengembangan minat baca.

7. Layanan berbasis teknologi sesuai kemampuan sekolah.

Jam layanan perlu disesuaikan dengan kegiatan sekolah dan dicatat secara jelas. Pengelola juga perlu membuat tata tertib peminjaman, ketentuan pengembalian, serta prosedur penanganan buku yang rusak atau hilang.

Pelayanan kepada peserta didik harus memperhatikan karakteristik usia mereka. Anak yang belum terbiasa menggunakan perpustakaan perlu dibimbing untuk mengenal tata letak koleksi, memahami aturan peminjaman, dan menjaga buku.

Contoh penerapan sederhana adalah menyediakan jadwal kunjungan kelas, layanan peminjaman saat istirahat, dan kegiatan membaca di perpustakaan. Pengelola dapat membuat daftar kunjungan dan statistik peminjaman agar perkembangan layanan dapat dievaluasi.

4. Standar Tenaga Perpustakaan

Tenaga perpustakaan berperan penting dalam menjalankan kegiatan teknis dan pelayanan. Perpustakaan yang memiliki koleksi lengkap tetap membutuhkan tenaga yang mampu mengelola koleksi, memberikan layanan, menyusun administrasi, dan mengembangkan program perpustakaan.

Pengelola perlu memahami perbedaan antara pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. Pustakawan merupakan tenaga profesional yang memiliki kompetensi kepustakawanan sesuai ketentuan yang berlaku. Tenaga teknis perpustakaan membantu pelaksanaan kegiatan teknis dan operasional perpustakaan sesuai tugas serta kompetensinya.

Beberapa kemampuan yang perlu dikembangkan oleh tenaga perpustakaan sekolah meliputi:

• Pengadaan dan inventarisasi koleksi.

• Pengolahan bahan perpustakaan.

• Klasifikasi dan katalogisasi.

• Pelayanan sirkulasi.

• Pengelolaan administrasi dan statistik.

• Pemanfaatan teknologi informasi.

• Pelaksanaan kegiatan literasi.

• Komunikasi dan pelayanan kepada pemustaka.

Kepala sekolah perlu memberikan pembagian tugas yang jelas. Apabila tenaga perpustakaan terbatas, pekerjaan dapat disusun berdasarkan prioritas dan kemampuan yang tersedia. Hal penting yang perlu dijaga adalah adanya penanggung jawab, prosedur kerja, serta pencatatan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Peningkatan kompetensi dapat dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis, webinar, membaca pedoman resmi, diskusi komunitas, dan praktik langsung. Pengelola juga dapat menyimpan bukti pengembangan kompetensi, seperti sertifikat, surat tugas, materi pelatihan, dan laporan kegiatan.

5. Standar Penyelenggaraan Perpustakaan

Standar penyelenggaraan berkaitan dengan dasar pembentukan dan keberadaan perpustakaan sebagai bagian dari satuan pendidikan. Perpustakaan perlu memiliki dasar kelembagaan yang jelas agar kedudukannya di sekolah tidak hanya bergantung pada kebiasaan atau penugasan informal.

Dokumen penting yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Surat keputusan pembentukan perpustakaan.

2. Struktur organisasi atau pembagian tugas.

3. Penetapan penanggung jawab perpustakaan.

4. Visi dan misi perpustakaan.

5. Program kerja perpustakaan.

6. Jadwal pelayanan.

7. Tata tertib perpustakaan.

Surat keputusan pembentukan perpustakaan menunjukkan bahwa sekolah secara resmi menyelenggarakan unit perpustakaan. Sementara itu, pembagian tugas membantu memastikan bahwa kegiatan pengelolaan memiliki penanggung jawab yang jelas.

Program kerja sebaiknya disusun berdasarkan kebutuhan nyata. Program tidak harus banyak, tetapi perlu dapat dilaksanakan dan dievaluasi. Contohnya adalah pengolahan koleksi baru, layanan peminjaman, kunjungan kelas, kegiatan membaca, pemeliharaan koleksi, dan penyusunan laporan bulanan.

6. Standar Pengelolaan Perpustakaan

Standar pengelolaan berhubungan dengan proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan perpustakaan. Pengelolaan yang baik membutuhkan administrasi yang tertib dan data yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dokumen pengelolaan yang perlu disiapkan antara lain:

• Program kerja tahunan.

• Rencana kebutuhan koleksi dan sarana.

• Buku inventaris koleksi.

• Buku induk atau data koleksi.

• Buku peminjaman dan pengembalian.

• Buku kunjungan.

• Data anggota perpustakaan.

• Statistik layanan.

• Laporan kegiatan.

• Laporan pengembangan koleksi.

• Catatan pemeliharaan dan perawatan koleksi.

Pengelola dapat menggunakan buku administrasi manual maupun aplikasi komputer. Jika sekolah memiliki komputer, penggunaan spreadsheet dapat membantu menyusun data koleksi, pengunjung, dan peminjaman. Perpustakaan yang telah menggunakan aplikasi otomasi seperti SLiMS dapat memanfaatkan fitur katalog, anggota, sirkulasi, dan laporan.

Hal yang perlu diperhatikan adalah konsistensi pencatatan. Data yang tidak diperbarui akan menyulitkan pengelola ketika menyusun laporan atau melakukan evaluasi. Oleh karena itu, pencatatan sebaiknya dilakukan segera setelah kegiatan berlangsung.

Tiga Komponen Pendukung dalam SNP

Selain enam standar utama, Peraturan Perpusnas Nomor 4 Tahun 2024 mencantumkan tiga komponen pendukung yang perlu diperhatikan dalam pengembangan perpustakaan.

1. Inovasi dan kreativitas perpustakaan

Inovasi tidak selalu berarti menggunakan teknologi mahal. Kegiatan sederhana yang memberikan manfaat bagi pengguna dapat menjadi bentuk inovasi. Contohnya adalah penyusunan katalog sederhana berbasis QR Code, pojok rekomendasi buku, kartu tantangan membaca, pameran koleksi tematik, atau kegiatan menyusun cerita berdasarkan gambar.

Inovasi perlu disesuaikan dengan kondisi sekolah. Program yang sederhana tetapi rutin dilaksanakan dan memiliki bukti kegiatan lebih bermanfaat daripada program besar yang hanya tercantum dalam dokumen.

2. Tingkat kegemaran membaca

Perpustakaan perlu memperhatikan perkembangan kebiasaan membaca warga sekolah. Pengelola dapat mengumpulkan data kunjungan, peminjaman, partisipasi kegiatan literasi, dan tanggapan pengguna.

Data tersebut dapat digunakan untuk melihat apakah program perpustakaan benar-benar menarik minat peserta didik. Apabila jumlah kunjungan rendah, pengelola perlu mencari penyebabnya. Bisa jadi jadwal layanan kurang sesuai, koleksi belum menarik, atau peserta didik belum terbiasa memanfaatkan perpustakaan.

3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan salah satu indikator yang menggambarkan kondisi pembangunan literasi masyarakat. Komponen ini memiliki cakupan yang lebih luas daripada penilaian kegiatan satu perpustakaan sekolah.

Pengelola perpustakaan sekolah perlu memahami bahwa keberadaan komponen IPLM dalam SNP menunjukkan keterkaitan perpustakaan dengan ekosistem literasi yang lebih luas. Perpustakaan sekolah dapat mendukung lingkungan literat melalui layanan, koleksi, kegiatan membaca, dan kerja sama dengan pihak lain.

Cara Menerapkan SNP di Perpustakaan Sekolah

Memahami isi peraturan merupakan langkah awal. Tantangan berikutnya adalah menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari. Agar lebih mudah, pengelola dapat melakukan penerapan secara bertahap.

Langkah 1: Membaca peraturan dan lampiran sesuai jenjang

Unduh dokumen Peraturan Perpusnas Nomor 4 Tahun 2024 dari sumber resmi. Setelah itu, pelajari lampiran yang sesuai dengan jenjang sekolah. Pengelola perpustakaan SD/MI sebaiknya menggunakan Lampiran I, bukan langsung mengambil ketentuan dari lampiran SMP atau SMA.

Langkah 2: Melakukan identifikasi kondisi perpustakaan

Catat kondisi nyata perpustakaan berdasarkan enam standar utama dan tiga komponen pendukung. Gunakan daftar periksa agar tidak ada aspek yang terlewat.

Contohnya, pada standar koleksi, periksa jumlah koleksi, jenis bahan bacaan, kondisi buku, data inventaris, dan kesesuaian koleksi dengan kebutuhan peserta didik.

Langkah 3: Mengelompokkan kebutuhan berdasarkan prioritas

Tidak semua kekurangan dapat diperbaiki sekaligus. Kelompokkan kebutuhan menjadi tiga kategori:

• Prioritas mendesak, seperti dokumen kelembagaan yang belum tersedia, koleksi yang belum tercatat, atau kondisi ruang yang membahayakan.

• Prioritas pengembangan, seperti penambahan koleksi, perbaikan tata ruang, dan peningkatan layanan.

• Prioritas lanjutan, seperti otomasi, katalog digital, dan inovasi berbasis teknologi.

Langkah 4: Menyusun program kerja

Setiap kebutuhan yang ditemukan perlu diterjemahkan menjadi kegiatan. Misalnya, jika inventaris koleksi belum tertib, program kerja dapat berupa pendataan ulang dan pembaruan buku inventaris. Jika kunjungan peserta didik masih rendah, program dapat berupa jadwal kunjungan kelas dan promosi koleksi.

Langkah 5: Menyimpan bukti pelaksanaan

Dokumentasikan kegiatan melalui daftar hadir, foto, laporan, hasil pendataan, surat tugas, dan dokumen pendukung lainnya. Bukti tersebut bermanfaat untuk evaluasi internal maupun persiapan akreditasi.

Langkah 6: Melakukan evaluasi berkala

Evaluasi dapat dilakukan setiap bulan, setiap semester, atau setiap akhir tahun pelajaran. Bandingkan rencana dengan hasil pelaksanaan. Catat kegiatan yang berhasil, kendala yang dihadapi, dan tindak lanjut yang perlu dilakukan.

Contoh Penerapan pada Perpustakaan Sekolah Dasar

Perpustakaan sekolah dasar dengan jumlah peserta didik yang tidak terlalu banyak tetap dapat menerapkan SNP secara bertahap. Pengelola tidak harus memulai dengan pengadaan perangkat digital atau pembangunan ruang baru.

Sebagai contoh, pengelola dapat memulai dari pembenahan administrasi. Data koleksi diperiksa dan disesuaikan dengan kondisi fisik buku. Selanjutnya, dibuat daftar peminjaman, daftar kunjungan, jadwal layanan, serta program kerja sederhana.

Pada aspek layanan, sekolah dapat membuat jadwal kunjungan kelas. Peserta didik diberi kesempatan memilih buku, membaca di tempat, dan meminjam sesuai ketentuan. Untuk mengembangkan literasi, pengelola dapat membuat kegiatan membaca singkat, mengenalkan buku baru, atau meminta peserta didik menuliskan kesan setelah membaca.

Pada aspek teknologi, pengelola dapat menggunakan spreadsheet untuk mencatat data koleksi dan kunjungan. Jika memungkinkan, katalog digital sederhana dapat dibuat menggunakan aplikasi yang tersedia. Penerapan teknologi tidak harus dilakukan sekaligus karena harus mempertimbangkan kemampuan tenaga, perangkat, dan kondisi sekolah.

Pada aspek kelembagaan, kepala sekolah dapat menetapkan surat keputusan pembentukan perpustakaan, penanggung jawab, serta pembagian tugas. Dokumen tersebut menjadi dasar pelaksanaan program dan mempermudah koordinasi.

Contoh tersebut memperlihatkan bahwa penerapan SNP bukan semata-mata pekerjaan administratif. Standar perlu diterjemahkan menjadi kegiatan yang benar-benar meningkatkan kualitas layanan.

Kesalahan yang Perlu Dihindari dalam Memahami SNP

Ada beberapa kesalahan yang sebaiknya dihindari oleh pengelola perpustakaan.

Pertama, menggunakan standar tahun 2017 tanpa memeriksa apakah ketentuan tersebut sudah digantikan. Sejak berlakunya Peraturan Perpusnas Nomor 4 Tahun 2024, pengelola perlu menyesuaikan acuan dengan peraturan terbaru.

Kedua, menganggap SNP hanya berkaitan dengan jumlah koleksi dan luas ruangan. Padahal, standar juga mencakup pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, dan pengelolaan.

Ketiga, menyusun dokumen hanya untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan. Dokumen seharusnya menggambarkan kegiatan yang benar-benar dilaksanakan. Program kerja yang tidak pernah dijalankan tidak mencerminkan kinerja perpustakaan.

Keempat, membuat program yang terlalu banyak tanpa mempertimbangkan sumber daya. Lebih baik memiliki beberapa kegiatan yang terencana, rutin, dan dapat dibuktikan daripada daftar program yang panjang tetapi tidak terlaksana.

Kelima, tidak memperbarui data. Jumlah koleksi, data pengunjung, peminjaman, dan kegiatan perlu dicatat secara berkala agar laporan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Penutup

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 memberikan acuan yang lebih terarah bagi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah. Enam standar utama dan tiga komponen pendukung di dalamnya perlu dipahami sebagai satu kesatuan. Koleksi yang baik harus didukung sarana yang memadai, tenaga yang kompeten, pelayanan yang bermanfaat, serta pengelolaan yang tertib.

Penerapan SNP tidak harus dilakukan secara serentak. Pengelola dapat memulainya dengan membaca peraturan sesuai jenjang, memetakan kondisi perpustakaan, menentukan prioritas, menyusun program, melaksanakan kegiatan, dan melakukan evaluasi.

Hal terpenting adalah menjadikan standar sebagai pedoman perbaikan berkelanjutan. Perpustakaan sekolah yang berkembang bukan hanya perpustakaan yang memiliki banyak dokumen, tetapi perpustakaan yang benar-benar dimanfaatkan oleh peserta didik dan guru sebagai sumber belajar.

Referensi

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2024). Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah/Madrasah. https://jdih.perpusnas.go.id/file_peraturan/PERKA_4_2024_SNP_SEKOLAH_MADRASAH.pdf

Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2024). Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah/Madrasah.

Ketentuan Permendikdasmen Nomor 23 Tahun 2026 tentang Tenaga Kependidikan dan Pustakawan

Ketentuan Permendikdasmen Nomor 23 Tahun 2026 tentang Tenaga Kependidikan dan Pustakawan

PUJI H.

08.51

0 komentar

 

Selain mengetahui perguruan tinggi yang membuka Program Studi Ilmu Perpustakaan, Perpustakaan dan Sains Informasi, maupun program sejenis, calon mahasiswa juga perlu memahami bagaimana lulusan bidang ini dapat berperan sebagai tenaga kependidikan, khususnya tenaga perpustakaan di satuan pendidikan.

Hal ini menjadi semakin penting setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 23 Tahun 2026 tentang Standar Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Peraturan tersebut ditetapkan pada 11 September 2026 dan diundangkan pada 14 September 2026 sebagai Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 631. Permendikdasmen Nomor 23 Tahun 2026 menggantikan Permendikdasmen Nomor 21 Tahun 2025 yang sebelumnya mengatur standar tenaga kependidikan.

Apa yang Dimaksud Tenaga Kependidikan?

Dalam Permendikdasmen Nomor 23 Tahun 2026, standar tenaga kependidikan dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu standar pendidik dan standar tenaga kependidikan selain pendidik.

Tenaga kependidikan selain pendidik mencakup beberapa jenis tenaga yang mendukung penyelenggaraan pendidikan, antara lain:

• pengawas sekolah;

• penilik;

• kepala satuan pendidikan;

• tenaga perpustakaan;

• tenaga laboratorium;

• tenaga administrasi;

• operator data satuan pendidikan; dan

• tenaga kependidikan selain pendidik lainnya.

Dengan demikian, tenaga perpustakaan merupakan salah satu bagian yang secara khusus diatur dalam standar tenaga kependidikan pada satuan pendidikan.

Syarat Pendidikan untuk Menjadi Tenaga Perpustakaan

Salah satu ketentuan yang paling relevan bagi calon mahasiswa jurusan Perpustakaan adalah mengenai kualifikasi akademik tenaga perpustakaan.

Permendikdasmen Nomor 23 Tahun 2026 menetapkan bahwa tenaga perpustakaan paling rendah berkualifikasi D-III bidang ilmu perpustakaan dan informasi.

Artinya, pendidikan formal pada bidang perpustakaan dan informasi menjadi salah satu jalur yang secara langsung sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan untuk tenaga perpustakaan pada satuan pendidikan.

Namun, peraturan tersebut juga memberikan jalur bagi lulusan bidang lain. Seseorang dengan pendidikan paling rendah D-III bidang lain dapat memenuhi kualifikasi apabila memiliki pendidikan dan pelatihan di bidang ilmu perpustakaan dan informasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:

Latar belakang pendidikan	Ketentuan untuk tenaga perpustakaan
D-III Ilmu Perpustakaan dan Informasi	Memenuhi kualifikasi pendidikan minimal
D-III bidang lain	Perlu memiliki pendidikan dan pelatihan bidang ilmu perpustakaan dan informasi sesuai ketentuan
S1/D4 Perpustakaan atau bidang terkait	Lebih tinggi dari batas pendidikan minimal, tetapi tetap perlu memperhatikan persyaratan jabatan dan ketentuan instansi

Catatan: kualifikasi pendidikan minimal dalam Permendikdasmen tidak otomatis berarti seseorang langsung diangkat sebagai ASN, pustakawan, atau menduduki jabatan tertentu. Pengangkatan, jabatan, sertifikasi, dan persyaratan kepegawaian dapat mengikuti peraturan lain serta ketentuan instansi masing-masing.

Apakah Lulusan S1 Perpustakaan Bisa Bekerja di Sekolah?

Secara bidang pendidikan, lulusan S1 Ilmu Perpustakaan, S1 Perpustakaan dan Sains Informasi, S1 Perpustakaan dan Informasi, atau program sejenis memiliki latar belakang yang relevan dengan pengelolaan perpustakaan.

Bahkan, sejumlah perguruan tinggi di Indonesia kini menggunakan nomenklatur program yang semakin menekankan keterkaitan antara perpustakaan, informasi, teknologi digital, dan pengelolaan sumber daya informasi.

Contohnya antara lain S1 Ilmu Perpustakaan, S1 Perpustakaan dan Sains Informasi, S1 Perpustakaan dan Informasi, serta program lain yang berada dalam rumpun ilmu perpustakaan dan informasi.

Karena itu, calon mahasiswa yang sejak awal menargetkan karier sebagai tenaga perpustakaan di sekolah dapat mempertimbangkan program studi tersebut sebagai salah satu pilihan pendidikan.

Kompetensi Tenaga Perpustakaan Tidak Hanya Mengelola Buku

Permendikdasmen Nomor 23 Tahun 2026 tidak hanya membahas tingkat pendidikan, tetapi juga kompetensi tenaga perpustakaan.

Peran tenaga perpustakaan pada satuan pendidikan semakin luas. Tenaga perpustakaan tidak hanya bertugas menyimpan dan meminjamkan buku, tetapi juga perlu memiliki kemampuan mengelola sumber daya dan layanan perpustakaan untuk mendukung proses pembelajaran.

Kompetensi tersebut antara lain berkaitan dengan:

• pengelolaan koleksi perpustakaan;

• pengatalogan dan pengolahan bahan perpustakaan;

• pengembangan serta promosi layanan perpustakaan;

• pelaksanaan program literasi informasi;

• peningkatan kegemaran membaca;

• pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;

• pengintegrasian sumber daya perpustakaan dengan kegiatan pembelajaran; serta

• pengembangan layanan perpustakaan sesuai kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan.

Dengan perkembangan perpustakaan digital, kemampuan teknologi informasi juga semakin penting bagi tenaga perpustakaan. Pengelolaan koleksi digital, sistem otomasi perpustakaan, basis data, sumber informasi elektronik, literasi digital, hingga layanan berbasis teknologi menjadi bagian yang semakin dekat dengan pekerjaan di bidang ini.

Mengapa Jurusan Ilmu Perpustakaan Semakin Relevan?

Ketentuan mengenai standar tenaga perpustakaan menunjukkan bahwa pendidikan bidang perpustakaan dan informasi memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan tenaga kependidikan di satuan pendidikan.

Bagi siswa SMA/SMK/MA yang sedang menentukan jurusan kuliah, hal ini dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk memilih Program Studi Ilmu Perpustakaan atau program sejenis.

Kuliah di bidang perpustakaan tidak hanya mempelajari buku dan kegiatan peminjaman. Mahasiswa dapat mempelajari berbagai aspek pengelolaan informasi, antara lain:

1. pengembangan koleksi;

2. klasifikasi dan katalogisasi;

3. layanan perpustakaan;

4. literasi informasi;

5. manajemen perpustakaan;

6. teknologi informasi;

7. perpustakaan digital;

8. pengelolaan arsip dan dokumen;

9. preservasi informasi; dan

10. pemanfaatan sumber informasi untuk mendukung pembelajaran dan kebutuhan masyarakat.

Karena itu, prospek lulusan tidak selalu terbatas pada perpustakaan sekolah. Lulusan dapat mengembangkan karier di berbagai lingkungan yang membutuhkan pengelolaan informasi, seperti perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan umum, perpustakaan khusus, lembaga pemerintah, pusat dokumentasi, museum, lembaga pendidikan, perusahaan, hingga organisasi yang membutuhkan pengelolaan pengetahuan dan informasi.

Masa Penyesuaian bagi Tenaga Kependidikan yang Sudah Bertugas

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah ketentuan peralihan.

Tenaga kependidikan selain pendidik yang telah diangkat sebelum Permendikdasmen Nomor 23 Tahun 2026 berlaku tetap dapat melaksanakan tugasnya. Mereka diberikan waktu untuk memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, yaitu paling lambat lima tahun sejak peraturan tersebut diundangkan.

Ketentuan ini penting karena penerapan standar baru tidak serta-merta mengharuskan seluruh tenaga kependidikan yang sudah bekerja memenuhi persyaratan baru pada hari pertama berlakunya peraturan.

Bagi tenaga perpustakaan yang saat ini sudah bertugas tetapi latar belakang pendidikannya belum sesuai, masa penyesuaian tersebut dapat menjadi kesempatan untuk meningkatkan kualifikasi melalui pendidikan maupun pelatihan yang sesuai dengan ketentuan.

Hubungan Permendikdasmen 23 Tahun 2026 dengan Jurusan Perpustakaan

Jika dikaitkan dengan daftar universitas pada artikel ini, Permendikdasmen Nomor 23 Tahun 2026 memberikan konteks tambahan mengapa Program Studi Ilmu Perpustakaan dan bidang sejenis tetap penting untuk dipertimbangkan.

Standar terbaru menetapkan bahwa tenaga perpustakaan pada satuan pendidikan paling rendah berkualifikasi D-III bidang ilmu perpustakaan dan informasi, sementara lulusan D-III bidang lain dapat memenuhi ketentuan melalui pendidikan dan pelatihan di bidang ilmu perpustakaan dan informasi sesuai persyaratan.

Dengan demikian, calon mahasiswa yang ingin berkarier di bidang perpustakaan dapat memilih jalur pendidikan yang sesuai sejak awal. Pilihan jenjangnya dapat berupa D-III, D-IV/Sarjana Terapan, atau S1 sesuai program studi yang tersedia di perguruan tinggi.

Bagi yang ingin melanjutkan pengembangan kompetensi ke jenjang yang lebih tinggi, tersedia pula program magister pada bidang ilmu informasi dan perpustakaan di sejumlah perguruan tinggi.

Kesimpulan

Permendikdasmen Nomor 23 Tahun 2026 membawa ketentuan terbaru mengenai standar tenaga kependidikan pada PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Bagi bidang perpustakaan, salah satu ketentuan terpenting adalah bahwa tenaga perpustakaan paling rendah memiliki kualifikasi D-III bidang ilmu perpustakaan dan informasi. Lulusan D-III bidang lain juga dapat memenuhi kualifikasi melalui pendidikan dan pelatihan bidang ilmu perpustakaan dan informasi sesuai ketentuan.

Karena itu, bagi calon mahasiswa yang tertarik menjadi tenaga perpustakaan, pustakawan, pengelola informasi, atau bekerja dalam bidang literasi dan dokumentasi, memilih program studi yang relevan dapat menjadi langkah penting dalam membangun kualifikasi akademik.

Perlu diingat bahwa kualifikasi pendidikan bukan satu-satunya persyaratan untuk setiap jabatan. Ketentuan pengangkatan, sertifikasi, jabatan fungsional, status kepegawaian, serta persyaratan khusus pada masing-masing instansi dapat diatur melalui regulasi lainnya.

Untuk artikel yang membahas pilihan kuliah tahun 2026, ketentuan ini sebaiknya dibaca bersama informasi resmi perguruan tinggi dan peraturan kepegawaian yang berlaku agar pembaca tidak menyamakan antara syarat pendidikan tenaga perpustakaan dengan syarat pengangkatan sebagai ASN atau jabatan fungsional pustakawan.

Referensi

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026). Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2026 tentang Standar Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Naibaho, K. (2020). Konsep pengembangan standar kompetensi tenaga perpustakaan pasca UU No. 43 Tahun 2007: Sebuah usulan. Media Pustakawan, 16(3–4), 108–115. https://doi.org/10.37014/medpus.v16i3&4.916

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2017). Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pustakawan.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2024). Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.

Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Republik Indonesia. (2022a). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan.

Republik Indonesia. (2022b). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan.

Mengenal Undang-Undang Perpustakaan dan Peraturan Terkait

Mengenal Undang-Undang Perpustakaan dan Peraturan Terkait

PUJI H.

19.14

0 komentar

Perpustakaan bukan sekadar tempat menyimpan dan meminjam buku. Di lingkungan pendidikan, perpustakaan dapat menjadi ruang belajar, sumber informasi, tempat pengembangan literasi, sekaligus bagian dari pendukung proses pendidikan.

Agar penyelenggaraan perpustakaan memiliki arah yang jelas, pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan yang menjadi dasar dalam pengelolaan perpustakaan di Indonesia.

Bagi pustakawan, guru, pengelola perpustakaan sekolah, maupun mahasiswa ilmu perpustakaan, memahami regulasi tersebut penting agar kegiatan perpustakaan tidak hanya berjalan secara praktis, tetapi juga memiliki dasar yang jelas.

Lalu, apa saja aturan utama yang perlu diketahui?

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

Landasan hukum utama penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Undang-undang ini mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan perpustakaan, mulai dari hak dan kewajiban, standar nasional perpustakaan, koleksi, pelayanan, penyelenggaraan dan pengelolaan, jenis perpustakaan, tenaga perpustakaan, sarana dan prasarana, pendanaan, hingga pembudayaan kegemaran membaca.

Salah satu hal penting dari undang-undang ini adalah pengakuan terhadap perpustakaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa.

Artinya, keberadaan perpustakaan tidak seharusnya dipandang hanya sebagai pelengkap sebuah lembaga. Perpustakaan memiliki fungsi yang lebih luas karena berkaitan dengan akses masyarakat terhadap informasi dan pembelajaran sepanjang hayat.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014

Untuk menjelaskan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Peraturan pemerintah ini menjadi salah satu dasar penting dalam penyelenggaraan perpustakaan karena memberikan ketentuan lebih lanjut mengenai berbagai hal yang sebelumnya diatur dalam undang-undang. Status PP Nomor 24 Tahun 2014 tercatat masih berlaku.

Dalam praktik pengelolaan perpustakaan, aturan pelaksanaan seperti ini penting karena membantu menerjemahkan ketentuan umum dalam undang-undang menjadi penyelenggaraan yang lebih terarah.

Bagi pengelola perpustakaan sekolah, pemahaman terhadap regulasi ini juga dapat membantu ketika menyusun program kerja, mengembangkan layanan, mengelola koleksi, maupun melakukan pengembangan perpustakaan.

Standar Nasional Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Jika pembahasan lebih khusus pada perpustakaan sekolah atau madrasah, ada regulasi yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah/Madrasah.

Peraturan ini berlaku sejak 4 Juni 2024 dan menjadi acuan bagi penyelenggara serta pengelola perpustakaan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan sekolah/madrasah. Standar yang diatur mencakup perpustakaan SD/MI, SMP/MTs, serta SMA/SMK/MA/MAK.

Regulasi ini penting bagi pengelola perpustakaan sekolah karena memberikan acuan yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan perpustakaan sekolah saat ini.

Mengapa regulasi ini penting bagi perpustakaan sekolah?

Dalam kegiatan sehari-hari, pengelola perpustakaan mungkin lebih banyak berhadapan dengan pekerjaan seperti:

• mengelola koleksi buku;

• melakukan pencatatan dan pengolahan bahan pustaka;

• memberikan layanan peminjaman dan pengembalian;

• mengelola keanggotaan;

• menyusun program kerja;

• membuat laporan kegiatan;

• mengembangkan kegiatan literasi;

• menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan; dan

• meningkatkan kualitas layanan kepada siswa dan warga sekolah.

Kegiatan tersebut akan lebih terarah apabila pengelola memahami standar dan ketentuan yang berlaku.

Regulasi juga dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan ketika sekolah melakukan evaluasi terhadap kondisi perpustakaannya.

Bagaimana hubungan ketiga regulasi tersebut?

Secara sederhana, ketiga aturan tersebut dapat dipahami berdasarkan fungsinya.

UU Nomor 43 Tahun 2007 menjadi landasan hukum utama mengenai penyelenggaraan perpustakaan.

PP Nomor 24 Tahun 2014 memberikan ketentuan pelaksanaan lebih lanjut dari undang-undang tersebut.

Sementara itu, Peraturan Perpusnas Nomor 4 Tahun 2024 memberikan standar khusus bagi penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan sekolah/madrasah.

Dengan memahami hubungan tersebut, pengelola perpustakaan tidak perlu melihat setiap regulasi sebagai aturan yang berdiri sendiri.

Bagaimana dengan Peraturan Lama?

Hal yang perlu diperhatikan ketika mencari referensi perpustakaan di internet adalah tidak semua peraturan lama masih berlaku.

Contohnya, standar perpustakaan sekolah yang sebelumnya diatur melalui:

• Perka Perpusnas Nomor 10 Tahun 2017 untuk SD/MI;

• Perka Perpusnas Nomor 11 Tahun 2017 untuk SMP/MTs; dan

• Perka Perpusnas Nomor 12 Tahun 2017 untuk SMA/MA,

telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah Peraturan Perpusnas Nomor 4 Tahun 2024 mulai berlaku.

Karena itu, ketika menemukan artikel lama yang masih menggunakan ketiga peraturan tersebut sebagai standar yang berlaku saat ini, pembaca sebaiknya melakukan pengecekan ulang.

Hal yang sama berlaku ketika menemukan Peraturan Perpusnas Nomor 7 Tahun 2022. Peraturan tersebut memang masih berlaku, tetapi judulnya adalah Standar Nasional Perpustakaan Khusus, sehingga tidak tepat digunakan sebagai standar untuk perpustakaan sekolah.

Apa Manfaat Memahami Regulasi bagi Pengelola Perpustakaan?

Memahami regulasi bukan berarti pengelola perpustakaan harus menghafal seluruh isi peraturan.

Yang lebih penting adalah mengetahui aturan mana yang relevan dengan jenis perpustakaan yang dikelola.

Dengan pemahaman tersebut, pengelola dapat lebih mudah:

1. Menyusun program kerja

Program kerja perpustakaan dapat disusun dengan mempertimbangkan kondisi nyata perpustakaan sekaligus mengacu pada standar yang berlaku.

2. Mengevaluasi kondisi perpustakaan

Regulasi dapat digunakan sebagai salah satu bahan pembanding untuk melihat apakah koleksi, sarana, layanan, tenaga, dan pengelolaan perpustakaan sudah berkembang sesuai kebutuhan.

3. Menyusun administrasi

Dokumen administrasi perpustakaan akan lebih mudah dikembangkan apabila pengelola memahami tujuan dan ruang lingkup pengelolaan perpustakaan.

4. Mengembangkan layanan

Standar dan regulasi dapat menjadi salah satu dasar untuk melakukan perbaikan layanan agar perpustakaan semakin sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

5. Menghindari penggunaan dasar hukum yang sudah tidak berlaku

Ini menjadi semakin penting karena informasi mengenai regulasi di internet sering kali berasal dari artikel lama.

Sebelum mencantumkan sebuah peraturan dalam dokumen resmi, sebaiknya periksa judul, nomor, tahun, ruang lingkup, dan status keberlakuannya.

Jangan Hanya Mengandalkan Artikel di Internet

Salah satu kebiasaan yang baik bagi pengelola perpustakaan adalah membedakan antara artikel yang menjelaskan regulasi dan dokumen regulasi itu sendiri.

Artikel blog dapat membantu memahami suatu aturan dengan bahasa yang lebih sederhana. Namun, untuk keperluan resmi, sebaiknya tetap membaca dan memeriksa dokumen peraturan dari sumber hukum yang dapat dipercaya.

Hal ini terutama penting ketika aturan tersebut digunakan untuk:

• menyusun dokumen sekolah;

• membuat kebijakan perpustakaan;

• menyusun program kerja;

• melakukan evaluasi perpustakaan;

• mempersiapkan akreditasi; atau

• membuat keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perpustakaan.

Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 merupakan salah satu landasan utama penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia. Pelaksanaannya diperjelas melalui PP Nomor 24 Tahun 2014, sementara perpustakaan sekolah/madrasah memiliki standar khusus melalui Peraturan Perpusnas Nomor 4 Tahun 2024.

Bagi pengelola perpustakaan, memahami regulasi bukan hanya berkaitan dengan mengetahui nomor dan judul peraturan. Yang tidak kalah penting adalah mengetahui peraturan mana yang berlaku, untuk jenis perpustakaan apa, serta bagaimana aturan tersebut dapat diterapkan dalam pengelolaan perpustakaan sehari-hari.

Dengan demikian, pengelolaan perpustakaan dapat dilakukan secara lebih terarah sekaligus tetap menyesuaikan dengan kebutuhan nyata sekolah dan pemustaka.

Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

3. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah/Madrasah.