Perpustakaan sekolah merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pendidikan. Keberadaannya bukan sekadar untuk menyimpan buku pelajaran atau menyediakan tempat membaca, melainkan sebagai pusat sumber belajar yang mendukung kegiatan pembelajaran, pengembangan literasi, dan pembentukan kebiasaan membaca peserta didik. Agar fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik, perpustakaan sekolah perlu dikelola berdasarkan standar yang jelas.
Salah satu acuan utama dalam penyelenggaraan perpustakaan sekolah adalah Standar Nasional Perpustakaan (SNP). Standar ini menjadi pedoman bagi sekolah dalam merencanakan, mengembangkan, mengelola, dan mengevaluasi perpustakaan. Pengelola perpustakaan dapat menggunakannya untuk mengetahui persyaratan yang perlu dipenuhi sekaligus menentukan bagian yang masih harus ditingkatkan.
Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah/Madrasah menjadi dasar penting yang perlu dipahami oleh kepala sekolah, pustakawan, tenaga perpustakaan, dan pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan perpustakaan. Peraturan ini menggantikan standar perpustakaan sekolah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10, 11, dan 12 Tahun 2017. Dengan demikian, pengelola perpustakaan tidak sebaiknya lagi menjadikan ketiga peraturan tahun 2017 tersebut sebagai acuan utama yang masih berlaku.
Artikel ini membahas isi pokok SNP berdasarkan Peraturan Perpusnas Nomor 4 Tahun 2024, cara memahami setiap komponen standar, serta langkah praktis menerapkannya di perpustakaan sekolah. Pembahasan disusun dengan pendekatan yang mudah diterapkan, terutama bagi pengelola perpustakaan sekolah dasar yang harus menjalankan berbagai tugas dengan sumber daya terbatas.
Mengenal Peraturan Perpusnas Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 ditetapkan pada 22 Mei 2024 dan mulai berlaku pada 4 Juni 2024. Peraturan tersebut menjadi acuan bagi penyelenggara dan pengelola perpustakaan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan sekolah/madrasah.
Ruang lingkup peraturan ini mencakup tiga kelompok standar berdasarkan jenjang pendidikan, yaitu:
Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI).
Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs).
Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMA/SMK/MA/MAK).
Pembagian tersebut penting karena kebutuhan perpustakaan setiap jenjang pendidikan tidak selalu sama. Karakteristik peserta didik, kebutuhan koleksi, pola pelayanan, sarana, dan kegiatan literasi perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan serta kebutuhan pembelajaran.
Peraturan ini memuat enam standar utama, yaitu standar koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, dan pengelolaan perpustakaan. Selain itu, terdapat tiga komponen pendukung berupa inovasi dan kreativitas perpustakaan, tingkat kegemaran membaca, serta indeks pembangunan literasi masyarakat.
Dengan demikian, SNP tidak hanya membahas jumlah buku atau luas ruangan. Standar ini juga memperhatikan bagaimana perpustakaan dikelola, siapa yang menjalankan layanan, bagaimana layanan diberikan, dan sejauh mana perpustakaan berkontribusi terhadap kegiatan literasi.
1. Standar Koleksi Perpustakaan
Standar koleksi merupakan salah satu komponen utama dalam SNP. Koleksi menjadi sumber informasi yang digunakan untuk mendukung pembelajaran, memenuhi kebutuhan informasi warga sekolah, dan mengembangkan minat baca peserta didik.
Koleksi perpustakaan sekolah sebaiknya tidak hanya berisi buku teks pelajaran. Perpustakaan perlu menyediakan bahan bacaan yang beragam, seperti buku pengayaan, buku referensi, cerita anak, buku pengetahuan umum, ensiklopedia, majalah pendidikan, serta bahan perpustakaan lain yang sesuai dengan kebutuhan sekolah.
Dalam pengembangan koleksi, pengelola perlu memperhatikan beberapa hal berikut.
a. Kesesuaian koleksi dengan kurikulum
Koleksi perlu mendukung mata pelajaran dan kegiatan pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Misalnya, perpustakaan SD dapat menyediakan buku cerita, buku pengetahuan alam, buku sejarah sederhana, buku keterampilan, dan bacaan yang membantu peserta didik memahami materi pembelajaran.
b. Kesesuaian dengan usia peserta didik
Bahasa, isi, ilustrasi, dan tingkat kesulitan buku harus disesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Buku untuk kelas rendah sebaiknya memiliki kalimat sederhana, ilustrasi yang menarik, serta ukuran huruf yang mudah dibaca. Sementara itu, peserta didik kelas tinggi dapat diperkenalkan dengan bacaan yang lebih panjang dan memiliki tingkat informasi lebih kompleks.
c. Keberagaman subjek
Koleksi perlu mencakup berbagai bidang pengetahuan agar peserta didik memiliki kesempatan mengenal topik di luar pelajaran utama. Buku tentang lingkungan, kesehatan, budaya, teknologi, tokoh inspiratif, dan keterampilan dapat memperluas wawasan mereka.
d. Kemutakhiran dan kondisi fisik
Pengelola perlu memeriksa kelayakan koleksi secara berkala. Buku yang rusak dapat diperbaiki apabila masih layak digunakan. Buku yang sudah tidak relevan, rusak berat, atau memiliki informasi yang tidak sesuai perlu dievaluasi untuk menentukan tindak lanjutnya.
e. Pengembangan koleksi berdasarkan kebutuhan
Pengadaan buku sebaiknya didasarkan pada analisis kebutuhan, bukan hanya mengikuti jumlah judul yang tersedia dalam katalog penyedia. Pengelola dapat mencatat buku yang paling sering dipinjam, bidang yang masih kurang, masukan guru, dan minat peserta didik.
Sebagai contoh, jika peserta didik banyak mencari buku cerita rakyat, perpustakaan dapat mempertimbangkan penambahan koleksi cerita rakyat dari berbagai daerah. Jika guru membutuhkan bahan bacaan untuk kegiatan literasi, pengelola dapat menyusun daftar kebutuhan bersama guru.
Pengelola juga perlu memiliki dokumen inventaris koleksi. Data minimal yang dapat dicatat meliputi nomor inventaris, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah eksemplar, sumber perolehan, dan kondisi buku. Data tersebut membantu pengelola mengetahui perkembangan koleksi serta mempermudah kegiatan stock opname.
2. Standar Sarana dan Prasarana Perpustakaan
Sarana dan prasarana merupakan unsur yang mendukung kenyamanan dan kelancaran kegiatan perpustakaan. Ruang perpustakaan tidak harus mewah, tetapi perlu ditata agar aman, bersih, mudah digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan pemustaka.
Beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi:
a. Ruang perpustakaan
Ruang perpustakaan perlu memiliki lokasi yang mudah dijangkau warga sekolah. Penataannya harus memperhatikan sirkulasi udara, pencahayaan, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan. Jika luas ruangan terbatas, pengelola dapat mengatur area koleksi, area baca, dan meja layanan secara sederhana.
b. Perabot perpustakaan
Perabot yang dibutuhkan antara lain rak buku, meja layanan, kursi, meja baca, lemari penyimpanan, dan perabot pendukung lainnya. Pemilihan perabot perlu mempertimbangkan usia pengguna. Rak untuk peserta didik SD, misalnya, sebaiknya tidak terlalu tinggi agar buku mudah dijangkau.
c. Peralatan dan perlengkapan
Peralatan dapat mencakup komputer, perangkat pengolahan data, alat tulis, label buku, kartu anggota, dan perlengkapan administrasi. Sekolah yang memiliki fasilitas teknologi dapat mengembangkan penggunaan komputer untuk katalog, sirkulasi, dan pengelolaan data koleksi.
d. Kebersihan dan keselamatan
Pengelola perlu memastikan ruangan tidak lembap, koleksi terlindung dari debu dan air, serta jalur pergerakan pengguna tidak terhalang. Kabel perangkat elektronik perlu ditata dengan aman. Rak buku juga harus ditempatkan secara stabil.
e. Penataan yang ramah anak
Perpustakaan sekolah dasar perlu menghadirkan suasana yang menarik bagi anak. Penggunaan label warna, penanda rak, poster tata tertib, dan sudut baca dapat membantu peserta didik mengenali ruang serta menemukan koleksi.
Keterbatasan fasilitas tidak seharusnya membuat perpustakaan berhenti berkembang. Pengelola dapat memulai dari penataan ruang yang sudah tersedia, memperbaiki perabot yang masih dapat digunakan, dan menyampaikan kebutuhan sarana kepada kepala sekolah secara bertahap.
3. Standar Pelayanan Perpustakaan
Standar pelayanan berkaitan dengan cara perpustakaan memberikan akses terhadap koleksi dan informasi kepada pemustaka. Pelayanan yang baik tidak hanya ditentukan oleh banyaknya buku, tetapi juga kemudahan pengguna dalam menemukan, membaca, dan memanfaatkan bahan perpustakaan.
Jenis layanan yang dapat dikembangkan antara lain:
Layanan sirkulasi, yaitu peminjaman dan pengembalian koleksi.
Layanan membaca di tempat.
Layanan referensi sederhana untuk membantu pengguna menemukan informasi.
Layanan penelusuran katalog.
Layanan literasi informasi.
Layanan kegiatan membaca dan pengembangan minat baca.
Layanan berbasis teknologi sesuai kemampuan sekolah.
Jam layanan perlu disesuaikan dengan kegiatan sekolah dan dicatat secara jelas. Pengelola juga perlu membuat tata tertib peminjaman, ketentuan pengembalian, serta prosedur penanganan buku yang rusak atau hilang.
Pelayanan kepada peserta didik harus memperhatikan karakteristik usia mereka. Anak yang belum terbiasa menggunakan perpustakaan perlu dibimbing untuk mengenal tata letak koleksi, memahami aturan peminjaman, dan menjaga buku.
Contoh penerapan sederhana adalah menyediakan jadwal kunjungan kelas, layanan peminjaman saat istirahat, dan kegiatan membaca di perpustakaan. Pengelola dapat membuat daftar kunjungan dan statistik peminjaman agar perkembangan layanan dapat dievaluasi.
4. Standar Tenaga Perpustakaan
Tenaga perpustakaan berperan penting dalam menjalankan kegiatan teknis dan pelayanan. Perpustakaan yang memiliki koleksi lengkap tetap membutuhkan tenaga yang mampu mengelola koleksi, memberikan layanan, menyusun administrasi, dan mengembangkan program perpustakaan.
Pengelola perlu memahami perbedaan antara pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. Pustakawan merupakan tenaga profesional yang memiliki kompetensi kepustakawanan sesuai ketentuan yang berlaku. Tenaga teknis perpustakaan membantu pelaksanaan kegiatan teknis dan operasional perpustakaan sesuai tugas serta kompetensinya.
Beberapa kemampuan yang perlu dikembangkan oleh tenaga perpustakaan sekolah meliputi:
Pengadaan dan inventarisasi koleksi.
Pengolahan bahan perpustakaan.
Klasifikasi dan katalogisasi.
Pelayanan sirkulasi.
Pengelolaan administrasi dan statistik.
Pemanfaatan teknologi informasi.
Pelaksanaan kegiatan literasi.
Komunikasi dan pelayanan kepada pemustaka.
Kepala sekolah perlu memberikan pembagian tugas yang jelas. Apabila tenaga perpustakaan terbatas, pekerjaan dapat disusun berdasarkan prioritas dan kemampuan yang tersedia. Hal penting yang perlu dijaga adalah adanya penanggung jawab, prosedur kerja, serta pencatatan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Peningkatan kompetensi dapat dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis, webinar, membaca pedoman resmi, diskusi komunitas, dan praktik langsung. Pengelola juga dapat menyimpan bukti pengembangan kompetensi, seperti sertifikat, surat tugas, materi pelatihan, dan laporan kegiatan.
5. Standar Penyelenggaraan Perpustakaan
Standar penyelenggaraan berkaitan dengan dasar pembentukan dan keberadaan perpustakaan sebagai bagian dari satuan pendidikan. Perpustakaan perlu memiliki dasar kelembagaan yang jelas agar kedudukannya di sekolah tidak hanya bergantung pada kebiasaan atau penugasan informal.
Dokumen penting yang perlu diperhatikan antara lain:
Surat keputusan pembentukan perpustakaan.
Struktur organisasi atau pembagian tugas.
Penetapan penanggung jawab perpustakaan.
Visi dan misi perpustakaan.
Program kerja perpustakaan.
Jadwal pelayanan.
Tata tertib perpustakaan.
Surat keputusan pembentukan perpustakaan menunjukkan bahwa sekolah secara resmi menyelenggarakan unit perpustakaan. Sementara itu, pembagian tugas membantu memastikan bahwa kegiatan pengelolaan memiliki penanggung jawab yang jelas.
Program kerja sebaiknya disusun berdasarkan kebutuhan nyata. Program tidak harus banyak, tetapi perlu dapat dilaksanakan dan dievaluasi. Contohnya adalah pengolahan koleksi baru, layanan peminjaman, kunjungan kelas, kegiatan membaca, pemeliharaan koleksi, dan penyusunan laporan bulanan.
6. Standar Pengelolaan Perpustakaan
Standar pengelolaan berhubungan dengan proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan perpustakaan. Pengelolaan yang baik membutuhkan administrasi yang tertib dan data yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Dokumen pengelolaan yang perlu disiapkan antara lain:
Program kerja tahunan.
Rencana kebutuhan koleksi dan sarana.
Buku inventaris koleksi.
Buku induk atau data koleksi.
Buku peminjaman dan pengembalian.
Buku kunjungan.
Data anggota perpustakaan.
Statistik layanan.
Laporan kegiatan.
Laporan pengembangan koleksi.
Catatan pemeliharaan dan perawatan koleksi.
Pengelola dapat menggunakan buku administrasi manual maupun aplikasi komputer. Jika sekolah memiliki komputer, penggunaan spreadsheet dapat membantu menyusun data koleksi, pengunjung, dan peminjaman. Perpustakaan yang telah menggunakan aplikasi otomasi seperti SLiMS dapat memanfaatkan fitur katalog, anggota, sirkulasi, dan laporan.
Hal yang perlu diperhatikan adalah konsistensi pencatatan. Data yang tidak diperbarui akan menyulitkan pengelola ketika menyusun laporan atau melakukan evaluasi. Oleh karena itu, pencatatan sebaiknya dilakukan segera setelah kegiatan berlangsung.
Tiga Komponen Pendukung dalam SNP
Selain enam standar utama, Peraturan Perpusnas Nomor 4 Tahun 2024 mencantumkan tiga komponen pendukung yang perlu diperhatikan dalam pengembangan perpustakaan.
1. Inovasi dan kreativitas perpustakaan
Inovasi tidak selalu berarti menggunakan teknologi mahal. Kegiatan sederhana yang memberikan manfaat bagi pengguna dapat menjadi bentuk inovasi. Contohnya adalah penyusunan katalog sederhana berbasis QR Code, pojok rekomendasi buku, kartu tantangan membaca, pameran koleksi tematik, atau kegiatan menyusun cerita berdasarkan gambar.
Inovasi perlu disesuaikan dengan kondisi sekolah. Program yang sederhana tetapi rutin dilaksanakan dan memiliki bukti kegiatan lebih bermanfaat daripada program besar yang hanya tercantum dalam dokumen.
2. Tingkat kegemaran membaca
Perpustakaan perlu memperhatikan perkembangan kebiasaan membaca warga sekolah. Pengelola dapat mengumpulkan data kunjungan, peminjaman, partisipasi kegiatan literasi, dan tanggapan pengguna.
Data tersebut dapat digunakan untuk melihat apakah program perpustakaan benar-benar menarik minat peserta didik. Apabila jumlah kunjungan rendah, pengelola perlu mencari penyebabnya. Bisa jadi jadwal layanan kurang sesuai, koleksi belum menarik, atau peserta didik belum terbiasa memanfaatkan perpustakaan.
3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan salah satu indikator yang menggambarkan kondisi pembangunan literasi masyarakat. Komponen ini memiliki cakupan yang lebih luas daripada penilaian kegiatan satu perpustakaan sekolah.
Pengelola perpustakaan sekolah perlu memahami bahwa keberadaan komponen IPLM dalam SNP menunjukkan keterkaitan perpustakaan dengan ekosistem literasi yang lebih luas. Perpustakaan sekolah dapat mendukung lingkungan literat melalui layanan, koleksi, kegiatan membaca, dan kerja sama dengan pihak lain.
Cara Menerapkan SNP di Perpustakaan Sekolah
Memahami isi peraturan merupakan langkah awal. Tantangan berikutnya adalah menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari. Agar lebih mudah, pengelola dapat melakukan penerapan secara bertahap.
Langkah 1: Membaca peraturan dan lampiran sesuai jenjang
Unduh dokumen Peraturan Perpusnas Nomor 4 Tahun 2024 dari sumber resmi. Setelah itu, pelajari lampiran yang sesuai dengan jenjang sekolah. Pengelola perpustakaan SD/MI sebaiknya menggunakan Lampiran I, bukan langsung mengambil ketentuan dari lampiran SMP atau SMA.
Langkah 2: Melakukan identifikasi kondisi perpustakaan
Catat kondisi nyata perpustakaan berdasarkan enam standar utama dan tiga komponen pendukung. Gunakan daftar periksa agar tidak ada aspek yang terlewat.
Contohnya, pada standar koleksi, periksa jumlah koleksi, jenis bahan bacaan, kondisi buku, data inventaris, dan kesesuaian koleksi dengan kebutuhan peserta didik.
Langkah 3: Mengelompokkan kebutuhan berdasarkan prioritas
Tidak semua kekurangan dapat diperbaiki sekaligus. Kelompokkan kebutuhan menjadi tiga kategori:
Prioritas mendesak, seperti dokumen kelembagaan yang belum tersedia, koleksi yang belum tercatat, atau kondisi ruang yang membahayakan.
Prioritas pengembangan, seperti penambahan koleksi, perbaikan tata ruang, dan peningkatan layanan.
Prioritas lanjutan, seperti otomasi, katalog digital, dan inovasi berbasis teknologi.
Langkah 4: Menyusun program kerja
Setiap kebutuhan yang ditemukan perlu diterjemahkan menjadi kegiatan. Misalnya, jika inventaris koleksi belum tertib, program kerja dapat berupa pendataan ulang dan pembaruan buku inventaris. Jika kunjungan peserta didik masih rendah, program dapat berupa jadwal kunjungan kelas dan promosi koleksi.
Langkah 5: Menyimpan bukti pelaksanaan
Dokumentasikan kegiatan melalui daftar hadir, foto, laporan, hasil pendataan, surat tugas, dan dokumen pendukung lainnya. Bukti tersebut bermanfaat untuk evaluasi internal maupun persiapan akreditasi.
Langkah 6: Melakukan evaluasi berkala
Evaluasi dapat dilakukan setiap bulan, setiap semester, atau setiap akhir tahun pelajaran. Bandingkan rencana dengan hasil pelaksanaan. Catat kegiatan yang berhasil, kendala yang dihadapi, dan tindak lanjut yang perlu dilakukan.
Contoh Penerapan pada Perpustakaan Sekolah Dasar
Perpustakaan sekolah dasar dengan jumlah peserta didik yang tidak terlalu banyak tetap dapat menerapkan SNP secara bertahap. Pengelola tidak harus memulai dengan pengadaan perangkat digital atau pembangunan ruang baru.
Sebagai contoh, pengelola dapat memulai dari pembenahan administrasi. Data koleksi diperiksa dan disesuaikan dengan kondisi fisik buku. Selanjutnya, dibuat daftar peminjaman, daftar kunjungan, jadwal layanan, serta program kerja sederhana.
Pada aspek layanan, sekolah dapat membuat jadwal kunjungan kelas. Peserta didik diberi kesempatan memilih buku, membaca di tempat, dan meminjam sesuai ketentuan. Untuk mengembangkan literasi, pengelola dapat membuat kegiatan membaca singkat, mengenalkan buku baru, atau meminta peserta didik menuliskan kesan setelah membaca.
Pada aspek teknologi, pengelola dapat menggunakan spreadsheet untuk mencatat data koleksi dan kunjungan. Jika memungkinkan, katalog digital sederhana dapat dibuat menggunakan aplikasi yang tersedia. Penerapan teknologi tidak harus dilakukan sekaligus karena harus mempertimbangkan kemampuan tenaga, perangkat, dan kondisi sekolah.
Pada aspek kelembagaan, kepala sekolah dapat menetapkan surat keputusan pembentukan perpustakaan, penanggung jawab, serta pembagian tugas. Dokumen tersebut menjadi dasar pelaksanaan program dan mempermudah koordinasi.
Contoh tersebut memperlihatkan bahwa penerapan SNP bukan semata-mata pekerjaan administratif. Standar perlu diterjemahkan menjadi kegiatan yang benar-benar meningkatkan kualitas layanan.
Kesalahan yang Perlu Dihindari dalam Memahami SNP
Ada beberapa kesalahan yang sebaiknya dihindari oleh pengelola perpustakaan.
Pertama, menggunakan standar tahun 2017 tanpa memeriksa apakah ketentuan tersebut sudah digantikan. Sejak berlakunya Peraturan Perpusnas Nomor 4 Tahun 2024, pengelola perlu menyesuaikan acuan dengan peraturan terbaru.
Kedua, menganggap SNP hanya berkaitan dengan jumlah koleksi dan luas ruangan. Padahal, standar juga mencakup pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, dan pengelolaan.
Ketiga, menyusun dokumen hanya untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan. Dokumen seharusnya menggambarkan kegiatan yang benar-benar dilaksanakan. Program kerja yang tidak pernah dijalankan tidak mencerminkan kinerja perpustakaan.
Keempat, membuat program yang terlalu banyak tanpa mempertimbangkan sumber daya. Lebih baik memiliki beberapa kegiatan yang terencana, rutin, dan dapat dibuktikan daripada daftar program yang panjang tetapi tidak terlaksana.
Kelima, tidak memperbarui data. Jumlah koleksi, data pengunjung, peminjaman, dan kegiatan perlu dicatat secara berkala agar laporan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Penutup
Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 memberikan acuan yang lebih terarah bagi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah. Enam standar utama dan tiga komponen pendukung di dalamnya perlu dipahami sebagai satu kesatuan. Koleksi yang baik harus didukung sarana yang memadai, tenaga yang kompeten, pelayanan yang bermanfaat, serta pengelolaan yang tertib.
Penerapan SNP tidak harus dilakukan secara serentak. Pengelola dapat memulainya dengan membaca peraturan sesuai jenjang, memetakan kondisi perpustakaan, menentukan prioritas, menyusun program, melaksanakan kegiatan, dan melakukan evaluasi.
Hal terpenting adalah menjadikan standar sebagai pedoman perbaikan berkelanjutan. Perpustakaan sekolah yang berkembang bukan hanya perpustakaan yang memiliki banyak dokumen, tetapi perpustakaan yang benar-benar dimanfaatkan oleh peserta didik dan guru sebagai sumber belajar.
Referensi
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2024). Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah/Madrasah. https://jdih.perpusnas.go.id/file_peraturan/PERKA_4_2024_SNP_SEKOLAH_MADRASAH.pdf
Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2024). Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah/Madrasah.
Thanks for reading Panduan SNP Perpustakaan Sekolah Berdasarkan Peraturan Perpusnas Nomor 4 Tahun 2024. Please share...!
Postingan
0 Komentar untuk "Panduan SNP Perpustakaan Sekolah Berdasarkan Peraturan Perpusnas Nomor 4 Tahun 2024"