Perkembangan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari perubahan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi. Perpustakaan yang dahulu lebih banyak berfokus pada pengadaan, pengolahan, penyimpanan, dan peminjaman buku kini juga dituntut menyediakan akses informasi digital, mengelola data, mengembangkan literasi informasi, serta memberikan layanan yang semakin beragam.
Perubahan tersebut berpengaruh terhadap kompetensi sumber daya manusia di bidang perpustakaan. Pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan tidak cukup hanya menguasai pekerjaan rutin. Mereka perlu terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja agar mampu menjalankan tugas sesuai perkembangan profesi.
Salah satu acuan yang berkaitan dengan kompetensi kerja adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). SKKNI menjadi dasar untuk merumuskan kemampuan kerja yang diperlukan dalam suatu bidang pekerjaan. Dalam bidang perpustakaan, standar ini dapat digunakan sebagai rujukan pengembangan kompetensi, penyusunan pelatihan, dan pengembangan skema sertifikasi.
Pada 2026, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menginformasikan penyusunan rancangan pembaruan SKKNI Bidang Perpustakaan sebagai tindak lanjut dari SKKNI Nomor 236 Tahun 2019. Informasi ini penting karena menunjukkan adanya penyesuaian terhadap kebutuhan kerja, perkembangan teknologi, dan transformasi layanan perpustakaan.
Namun, pengelola perpustakaan perlu membedakan antara rancangan standar dan standar yang telah ditetapkan secara resmi. Sosialisasi rancangan tidak otomatis berarti SKKNI baru sudah berlaku. Oleh sebab itu, artikel ini membahas dasar SKKNI yang berlaku, arah pembaruannya, serta cara pustakawan dan tenaga perpustakaan mempersiapkan diri.
Mengenal SKKNI Bidang Perpustakaan
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas atau jabatan tertentu. Standar ini menjadi salah satu acuan dalam pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi.
Dalam bidang perpustakaan, SKKNI membantu menjelaskan kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan kepustakawanan. Kompetensi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis mengolah buku, tetapi juga mencakup pelayanan, manajemen, pelestarian koleksi, pengembangan profesi, dan pemanfaatan teknologi informasi.
SKKNI berbeda dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP). Keduanya saling berkaitan, tetapi memiliki sasaran yang berbeda.
SNP mengatur standar penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan. Contohnya, SNP sekolah mengatur standar koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, dan pengelolaan.
Sementara itu, SKKNI berfokus pada kompetensi orang yang melaksanakan pekerjaan. Standar ini menjelaskan kemampuan yang dibutuhkan agar seseorang dapat menjalankan tugas secara benar dan profesional.
Dengan demikian, SNP lebih banyak digunakan untuk menilai kondisi dan penyelenggaraan perpustakaan, sedangkan SKKNI menjadi salah satu acuan untuk mengembangkan kompetensi tenaga yang bekerja di dalamnya.
SKKNI Bidang Perpustakaan Nomor 236 Tahun 2019
Sebelum membahas pembaruan, pengelola perlu mengetahui standar yang menjadi dasar sebelumnya. SKKNI Bidang Perpustakaan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 236 Tahun 2019.
Keputusan tersebut menetapkan standar kompetensi pada kategori kesenian, hiburan, dan rekreasi, golongan pokok perpustakaan, arsip, museum, dan kegiatan kebudayaan lainnya, bidang perpustakaan.
SKKNI tahun 2019 menjadi acuan penting dalam pengembangan kompetensi kerja perpustakaan. Standar tersebut disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi yang memengaruhi perkembangan perpustakaan.
Dokumen SKKNI 2019 menekankan bahwa tenaga perpustakaan perlu memiliki kompetensi profesional dan personal. Kompetensi tersebut dibutuhkan agar layanan yang diberikan berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan pemustaka.
Dalam penerapannya, SKKNI dapat digunakan untuk:
Mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan dalam pekerjaan perpustakaan.
Menyusun program pelatihan berbasis kompetensi.
Mengembangkan skema sertifikasi kompetensi.
Menilai kemampuan kerja berdasarkan unit kompetensi.
Menjadi acuan pengembangan profesional tenaga perpustakaan.
Bagi pustakawan dan tenaga teknis, keberadaan SKKNI dapat membantu mengidentifikasi kemampuan yang sudah dikuasai dan kemampuan yang masih perlu ditingkatkan.
Mengapa SKKNI Perlu Diperbarui?
Perubahan teknologi dan kebutuhan pengguna membuat pekerjaan perpustakaan semakin beragam. Pengelola tidak lagi hanya berhadapan dengan koleksi cetak dan layanan peminjaman. Mereka juga perlu memahami pengelolaan koleksi digital, otomasi, metadata, keamanan informasi, pengolahan data, dan layanan berbasis teknologi.
Ada beberapa alasan mengapa pembaruan standar kompetensi diperlukan.
1. Perkembangan teknologi informasi
Perpustakaan semakin banyak memanfaatkan aplikasi otomasi, katalog daring, repositori digital, basis data, dan layanan berbasis internet. Tenaga perpustakaan perlu memahami cara menggunakan dan mengelola teknologi tersebut.
2. Perubahan kebutuhan pemustaka
Pengguna membutuhkan layanan yang cepat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan informasi. Pengelola perlu memiliki kemampuan komunikasi, penelusuran informasi, dan pendampingan pengguna.
3. Pengembangan koleksi digital
Koleksi perpustakaan tidak lagi terbatas pada buku cetak. Pengelola perlu memahami pengelolaan dokumen digital, metadata, hak akses, penyimpanan, pencadangan, dan pelestarian.
4. Penguatan profesionalisme
Pekerjaan perpustakaan membutuhkan standar kompetensi yang jelas agar kualitas layanan dapat ditingkatkan. Pembaruan standar dapat membantu menyelaraskan kompetensi dengan tuntutan pekerjaan yang berkembang.
5. Kebutuhan sertifikasi kompetensi
Standar kompetensi menjadi salah satu dasar pengembangan skema sertifikasi. Jika jenis pekerjaan dan teknologi berubah, unit kompetensi juga perlu ditinjau agar sesuai dengan kebutuhan saat ini.
Informasi Pembaruan SKKNI pada Tahun 2026
Perpusnas pada 10 Agustus 2026 menyampaikan bahwa rancangan SKKNI Bidang Perpustakaan sedang disusun sebagai tindak lanjut pembaruan SKKNI Nomor 236 Tahun 2019. Penyusunan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan kerja, perkembangan teknologi, dan transformasi layanan perpustakaan.
Dalam sosialisasi rancangan tersebut, Perpusnas menyebutkan empat pilar utama sasaran pembaruan, yaitu:
Peningkatan kualitas sumber daya manusia pustakawan.
Standardisasi layanan perpustakaan.
Penguatan profesionalisme perpustakaan.
Transformasi digital perpustakaan.
Informasi tersebut menunjukkan bahwa pembaruan tidak hanya berorientasi pada penguasaan teknologi, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia dan layanan.
Perpusnas juga menyampaikan bahwa hasil kaji ulang mempertahankan tujuan utama dan fungsi kunci bidang perpustakaan, tetapi melakukan penyesuaian pada struktur serta penambahan fungsi utama dan fungsi dasar. Tujuh fungsi kunci yang disampaikan dalam sosialisasi meliputi pengembangan koleksi, pengorganisasian bahan perpustakaan, layanan, pelestarian koleksi, pengembangan profesi dan ekosistem perpustakaan, manajemen perpustakaan, serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
Penting untuk diperhatikan bahwa informasi tersebut merupakan perkembangan penyusunan rancangan. Pengelola perlu memeriksa keputusan resmi terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Perpusnas sebelum menyebut rancangan tersebut sebagai SKKNI yang telah ditetapkan dan berlaku.
Memahami Tujuh Fungsi Kunci dalam Rancangan Pembaruan
Tujuh fungsi kunci yang disampaikan dalam sosialisasi rancangan dapat menjadi gambaran mengenai cakupan kompetensi yang perlu diperhatikan oleh tenaga perpustakaan.
1. Pengembangan koleksi perpustakaan
Pengembangan koleksi mencakup kemampuan mengidentifikasi kebutuhan informasi, menyeleksi bahan perpustakaan, merencanakan pengadaan, serta mengevaluasi koleksi. Pengelola perlu memahami bahwa koleksi harus sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan tujuan perpustakaan.
Di perpustakaan sekolah, kemampuan ini dapat diterapkan melalui analisis kebutuhan buku berdasarkan kurikulum, usia peserta didik, minat baca, dan masukan guru.
2. Pengorganisasian bahan perpustakaan
Pengorganisasian mencakup kegiatan inventarisasi, klasifikasi, katalogisasi, penentuan tajuk subjek, pelabelan, dan penataan koleksi. Kompetensi ini membantu pengguna menemukan bahan perpustakaan secara lebih mudah.
Pengelola perlu memahami prinsip pengolahan koleksi, penggunaan standar katalogisasi, dan pemanfaatan aplikasi otomasi seperti SLiMS.
3. Layanan perpustakaan
Layanan merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan pemustaka. Kompetensi yang diperlukan antara lain pelayanan sirkulasi, penelusuran informasi, layanan referensi, komunikasi, dan pendampingan pengguna.
Di perpustakaan sekolah, tenaga perpustakaan perlu mampu membantu peserta didik menemukan buku, memahami tata tertib, dan memanfaatkan sumber informasi secara tepat.
4. Pelestarian koleksi perpustakaan
Pelestarian mencakup tindakan menjaga koleksi agar tetap dapat dimanfaatkan. Pada koleksi cetak, kegiatan dapat berupa pembersihan, perbaikan sederhana, penyimpanan, dan pengendalian kondisi lingkungan.
Pada koleksi digital, pengelola perlu memahami pencadangan, pengaturan akses, pengelolaan berkas, serta upaya menjaga keterbacaan dokumen dalam jangka panjang.
5. Pengembangan profesi dan ekosistem perpustakaan
Fungsi ini berkaitan dengan peningkatan kompetensi, kerja sama, berbagi pengetahuan, dan keterlibatan dalam komunitas profesi. Tenaga perpustakaan perlu terus belajar serta mengikuti perkembangan bidangnya.
Kegiatan pengembangan dapat dilakukan melalui pelatihan, webinar, diskusi komunitas, penulisan artikel, praktik baik, dan berbagi pengalaman antarpengelola perpustakaan.
6. Manajemen perpustakaan
Manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Kompetensi ini diperlukan agar seluruh kegiatan perpustakaan dapat berjalan secara terarah.
Pengelola perlu mampu menyusun program kerja, mengatur administrasi, mencatat statistik, menyusun laporan, dan mengevaluasi hasil kegiatan.
7. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi perpustakaan
Fungsi ini semakin penting karena perpustakaan menggunakan berbagai teknologi untuk mengelola koleksi dan memberikan layanan. Kompetensi yang diperlukan dapat mencakup penggunaan aplikasi otomasi, katalog daring, pengelolaan data, perangkat digital, serta layanan berbasis jaringan.
Pengelola tidak harus menguasai seluruh teknologi sekaligus. Kemampuan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan fasilitas yang tersedia.
Perbedaan SKKNI, SNP, dan Sertifikasi Kompetensi
Ketiga istilah ini sering dianggap sama, padahal memiliki fungsi yang berbeda.
| Aspek | SKKNI | SNP | Sertifikasi kompetensi |
|---|---|---|---|
| Fokus | Kompetensi kerja | Standar penyelenggaraan perpustakaan | Pengakuan kompetensi seseorang |
| Sasaran | Tenaga kerja bidang perpustakaan | Lembaga perpustakaan | Peserta uji kompetensi |
| Kegunaan | Acuan kompetensi dan pelatihan | Acuan pengelolaan dan pengembangan | Bukti pengakuan kompetensi sesuai skema |
| Contoh | Kemampuan katalogisasi | Standar koleksi dan layanan | Sertifikat kompetensi dari LSP berlisensi |
SKKNI dapat menjadi dasar penyusunan skema sertifikasi. Namun, seseorang tidak otomatis memperoleh sertifikat hanya karena telah membaca atau mempelajari SKKNI. Sertifikasi dilakukan melalui mekanisme asesmen sesuai skema yang berlaku.
Demikian pula, perpustakaan yang memenuhi SNP tidak otomatis berarti seluruh tenaga pengelolanya telah memiliki sertifikat kompetensi. Standar lembaga dan kompetensi individu merupakan dua hal yang berbeda.
Cara Tenaga Perpustakaan Mempersiapkan Diri
Sambil menunggu penetapan resmi hasil pembaruan, tenaga perpustakaan dapat mulai melakukan pemetaan kompetensi. Langkah ini bermanfaat agar pengembangan diri tidak hanya bergantung pada tersedianya pelatihan.
Langkah 1: Mengidentifikasi pekerjaan sehari-hari
Buat daftar tugas yang benar-benar dilakukan. Misalnya, inventarisasi, klasifikasi, katalogisasi, pelayanan peminjaman, pengelolaan data, penyusunan laporan, dan kegiatan literasi.
Langkah 2: Mengukur kemampuan yang telah dikuasai
Tentukan kemampuan yang sudah dapat dilakukan secara mandiri, kemampuan yang masih memerlukan pendampingan, dan kemampuan yang belum pernah dipelajari.
Langkah 3: Menentukan kompetensi prioritas
Pilih kemampuan yang paling dibutuhkan. Pengelola perpustakaan sekolah dapat memprioritaskan pengolahan koleksi, layanan, administrasi, dan penggunaan aplikasi otomasi.
Langkah 4: Mengikuti pengembangan kompetensi
Manfaatkan pelatihan, webinar, bimbingan teknis, komunitas profesi, dan sumber belajar resmi. Pilih kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, bukan sekadar mengejar jumlah sertifikat.
Langkah 5: Melakukan praktik dan mendokumentasikan hasil
Setelah mengikuti pelatihan, terapkan pengetahuan dalam pekerjaan. Simpan hasil praktik, laporan, contoh pengolahan koleksi, dokumentasi layanan, dan bukti kegiatan.
Langkah 6: Memeriksa informasi resmi
Pantau perkembangan SKKNI melalui JDIH Kementerian Ketenagakerjaan dan kanal resmi Perpusnas. Periksa nomor keputusan, tanggal penetapan, status berlaku, serta dokumen lampirannya.
Kompetensi yang Perlu Dikuatkan di Perpustakaan Sekolah
Perpustakaan sekolah memiliki karakteristik pengguna yang berbeda dari perpustakaan umum atau perguruan tinggi. Pengelola perlu memahami kebutuhan peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan.
Beberapa kompetensi yang relevan untuk dikembangkan meliputi:
Pengolahan koleksi
Pengelola perlu memahami inventarisasi, klasifikasi, katalogisasi, dan penataan koleksi. Kemampuan ini menjadi dasar agar koleksi dapat ditemukan dan dimanfaatkan.
Pengelolaan aplikasi otomasi
Penguasaan aplikasi seperti SLiMS dapat membantu pencatatan bibliografi, pengelolaan anggota, transaksi peminjaman, dan penyusunan laporan. Pengelola perlu memahami pencadangan data dan pemulihan apabila terjadi gangguan.
Pengelolaan administrasi
Administrasi yang tertib mencakup program kerja, buku inventaris, statistik kunjungan, peminjaman, laporan kegiatan, dan dokumen kelembagaan.
Literasi informasi
Pengelola perlu mampu membimbing peserta didik mengenali kebutuhan informasi, mencari sumber, membandingkan informasi, dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab.
Komunikasi dan pelayanan
Kemampuan berkomunikasi penting untuk melayani peserta didik dengan karakteristik berbeda. Pelayanan yang ramah dan jelas dapat membantu anak merasa nyaman menggunakan perpustakaan.
Pengembangan kegiatan literasi
Tenaga perpustakaan dapat mengembangkan kegiatan membaca, pengenalan buku, permainan literasi, penelusuran informasi, dan kegiatan sederhana yang mendukung pembelajaran.
Membangun Portofolio Kompetensi
Portofolio dapat menjadi sarana untuk mendokumentasikan pengalaman dan hasil kerja. Dokumen ini tidak menggantikan sertifikasi resmi, tetapi dapat membantu tenaga perpustakaan menilai perkembangan kompetensi.
Portofolio dapat berisi:
Riwayat pendidikan dan pelatihan.
Sertifikat pelatihan atau bimbingan teknis.
Contoh hasil pengolahan koleksi.
Dokumentasi penggunaan aplikasi perpustakaan.
Program kerja dan laporan kegiatan.
Contoh statistik dan evaluasi layanan.
Dokumentasi kegiatan literasi.
Artikel atau tulisan bidang perpustakaan.
Bukti kerja sama dan kegiatan pengembangan profesi.
Portofolio sebaiknya disusun secara sistematis dan diperbarui secara berkala. Hindari memasukkan dokumen yang tidak relevan atau data pribadi pemustaka yang seharusnya dilindungi.
Penutup
Pembaruan SKKNI Bidang Perpustakaan merupakan bagian dari upaya menyesuaikan kompetensi tenaga perpustakaan dengan kebutuhan kerja dan perkembangan teknologi. SKKNI Nomor 236 Tahun 2019 menjadi dasar yang perlu diketahui, sementara rancangan pembaruan yang disosialisasikan Perpusnas pada 2026 menunjukkan arah penguatan kompetensi, standardisasi layanan, profesionalisme, dan transformasi digital.
Tenaga perpustakaan tidak perlu menunggu standar baru ditetapkan untuk mulai meningkatkan kemampuan. Pemetaan kompetensi, praktik kerja, pelatihan, dan dokumentasi hasil kegiatan dapat dilakukan sejak sekarang.
Profesionalisme bukan hanya ditunjukkan melalui gelar atau sertifikat, melainkan juga melalui kemampuan menjalankan tugas secara bertanggung jawab, memberikan layanan yang bermanfaat, serta terus memperbarui pengetahuan sesuai perkembangan bidang perpustakaan.
Referensi
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2019). Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 236 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya Bidang Perpustakaan. https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/2973/keputusan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-236-tahun-2019
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2026, 10 Agustus). Perkuat kompetensi pustakawan, Perpusnas sosialisasikan rancangan SKKNI bidang perpustakaan. https://perpusnas.go.id/berita/perkuat-kompetensi-pustakawan-perpusnas-sosialisasikan-rancangan-skkni-bidang-perpustakaan
Thanks for reading Pembaruan SKKNI Bidang Perpustakaan: Arah Kompetensi Baru bagi Pustakawan dan Tenaga Perpustakaan. Please share...!
Postingan
0 Komentar untuk "Pembaruan SKKNI Bidang Perpustakaan: Arah Kompetensi Baru bagi Pustakawan dan Tenaga Perpustakaan"