Organisasi Profesi Pustakawan di Indonesia: Sejarah, IPI, Kode Etik, dan Tantangan Era AI

PUJI H.

Sabtu, 28 Desember 2024

Profesi pustakawan di Indonesia terus berkembang mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat, teknologi informasi, dan ekosistem pengetahuan. Pustakawan tidak lagi hanya bertugas mengelola koleksi buku dan memberikan layanan peminjaman, tetapi juga berperan dalam pengelolaan informasi, literasi, preservasi pengetahuan, pengembangan layanan digital, serta membantu masyarakat menemukan dan menggunakan informasi yang dapat dipercaya.

Dalam konteks tersebut, organisasi profesi memiliki posisi penting dalam menjaga profesionalisme, mengembangkan kompetensi, memperjuangkan kepentingan profesi, dan membangun jejaring antarpustakawan. Organisasi profesi pustakawan yang utama di Indonesia adalah Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI).

1. Sejarah Organisasi Profesi Pustakawan di Indonesia

Perkembangan kepustakawanan di Indonesia memiliki sejarah panjang. Seiring berkembangnya perpustakaan dan kebutuhan terhadap tenaga profesional di bidang informasi, kebutuhan akan organisasi yang dapat menghimpun dan mengembangkan profesi pustakawan juga semakin kuat.

Perkembangan organisasi profesi pustakawan perlu dibedakan dari perkembangan lembaga perpustakaan. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem perpustakaan nasional, sedangkan IPI merupakan organisasi profesi pustakawan.

Lahirnya Ikatan Pustakawan Indonesia

Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) lahir melalui Kongres Pustakawan Indonesia di Ciawi, Bogor, pada 5–7 Juli 1973. IPI kemudian menjadi wadah organisasi profesi pustakawan di Indonesia.

Sejarah ini penting karena menunjukkan bahwa organisasi profesi pustakawan tidak lahir sekadar sebagai wadah komunikasi, tetapi berkaitan dengan kebutuhan untuk membangun identitas, profesionalisme, kompetensi, dan perlindungan profesi pustakawan.

Dalam perkembangannya, IPI terus menyesuaikan program organisasi dengan perubahan lingkungan kerja pustakawan. Tantangan profesi yang dahulu banyak berkaitan dengan pengelolaan koleksi dan layanan konvensional kini berkembang ke persoalan literasi digital, transformasi layanan, pengelolaan data dan informasi, hak cipta, keamanan informasi, hingga penggunaan kecerdasan buatan (AI).

2. Kedudukan Organisasi Profesi Pustakawan

Keberadaan organisasi profesi pustakawan memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Undang-undang tersebut mengatur bahwa pustakawan membentuk organisasi profesi. Organisasi profesi berfungsi untuk memajukan dan memberikan perlindungan kepada pustakawan. Undang-undang juga mengatur kewenangan organisasi profesi, antara lain menetapkan dan menegakkan kode etik, memberikan perlindungan hukum, serta menjalin kerja sama dengan organisasi atau asosiasi pustakawan di tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Dengan demikian, organisasi profesi mempunyai peran yang lebih luas daripada sekadar menjadi tempat berkumpulnya para pustakawan.

3. Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI)

IPI merupakan organisasi profesi yang menghimpun pustakawan Indonesia. Melalui organisasi ini, pustakawan memiliki wadah untuk mengembangkan kompetensi, membangun jaringan profesional, mendiskusikan persoalan kepustakawanan, serta berkontribusi terhadap perkembangan perpustakaan dan literasi.

Pada Kongres XVI IPI di Batam pada September 2025, Joko Santoso terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat IPI periode 2025–2028. Kongres tersebut juga menjadi forum untuk membahas arah organisasi, termasuk tantangan dan peluang profesi pustakawan di era kecerdasan buatan.

Pada 2026, IPI memasuki usia ke-53. Dalam peringatan Hari Pustakawan Indonesia 2026, IPI menekankan tema keterlibatan, sinergi, dan dampak pustakawan bagi masyarakat. Perpusnas juga menyoroti gagasan pustakawan sebagai pemelajar sepanjang hayat (lifelong learner) yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan AI.

4. Peran dan Fungsi Organisasi Profesi Pustakawan

Secara umum, organisasi profesi pustakawan memiliki beberapa fungsi penting.

a. Pengembangan profesionalisme

Organisasi profesi membantu mendorong peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi pustakawan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, diskusi, serta berbagai kegiatan profesional.

Pengembangan kompetensi menjadi semakin penting karena pekerjaan pustakawan mengalami perubahan. Kemampuan mengelola koleksi tetap diperlukan, tetapi kini juga dibutuhkan kemampuan mengelola sumber informasi digital, metadata, teknologi perpustakaan, literasi informasi, dan teknologi berbasis AI.

b. Menetapkan dan menegakkan kode etik

Kode etik menjadi pedoman perilaku profesional pustakawan. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 menempatkan kode etik sebagai salah satu kewenangan organisasi profesi pustakawan. Kode etik bertujuan menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalitas pustakawan.

c. Advokasi dan perlindungan profesi

Organisasi profesi dapat menyuarakan kepentingan pustakawan serta memberikan perlindungan profesi sesuai ketentuan yang berlaku.

Advokasi menjadi penting ketika pustakawan menghadapi perubahan regulasi, kebutuhan peningkatan kompetensi, persoalan pengembangan karier, maupun perubahan tuntutan pekerjaan akibat transformasi digital.

d. Membangun jaringan profesional

Organisasi profesi menjadi sarana untuk mempertemukan pustakawan dari berbagai jenis perpustakaan dan wilayah. Jaringan tersebut dapat digunakan untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, praktik kerja, dan inovasi layanan.

e. Mendukung perkembangan perpustakaan dan literasi

Pustakawan memiliki hubungan erat dengan pengembangan budaya baca, literasi informasi, dan akses masyarakat terhadap pengetahuan. Karena itu, organisasi profesi juga dapat berkontribusi dalam penguatan peran pustakawan di tengah masyarakat.

5. Perpusnas dan Hubungannya dengan Profesi Pustakawan

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) perlu dibedakan dari IPI.

Perpusnas adalah lembaga pemerintah, sedangkan IPI adalah organisasi profesi. Keduanya memiliki peran yang berbeda tetapi dapat bekerja sama dalam pengembangan kepustakawanan.

Perpusnas berperan dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem perpustakaan nasional, pembinaan bidang perpustakaan, serta pengembangan kompetensi dan kebijakan yang berkaitan dengan kepustakawanan.

Sementara itu, IPI menjadi wadah organisasi profesi pustakawan. Hubungan antara lembaga pemerintah dan organisasi profesi tersebut penting untuk mendukung perkembangan profesionalisme pustakawan.

6. Kode Etik Pustakawan Indonesia

Kode etik merupakan bagian penting dari profesionalisme pustakawan. Pustakawan tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis, tetapi juga harus menjalankan pekerjaannya berdasarkan prinsip etika.

Kode etik IPI mengalami pembaruan. Dalam Kongres IPI 2018 di Surabaya, kode etik organisasi diperbarui dengan nama Asta Etika Pustakawan Indonesia. Nilai-nilai tersebut menjadi salah satu pedoman perilaku pustakawan dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

Dalam praktiknya, etika pustakawan berkaitan dengan beberapa hal berikut:

1. Tanggung jawab kepada pemustaka, yaitu memberikan layanan secara profesional dan memperhatikan kebutuhan pengguna.

2. Profesionalisme, yaitu terus meningkatkan pengetahuan dan kompetensi.

3. Integritas, yaitu menjalankan tugas secara jujur dan bertanggung jawab.

4. Keadilan dalam pelayanan, yaitu memberikan akses layanan secara profesional tanpa perlakuan diskriminatif.

5. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan hak cipta dan pengelolaan informasi.

6. Tanggung jawab terhadap informasi, termasuk membantu pengguna menemukan dan menggunakan informasi secara tepat.

Perkembangan teknologi membuat penerapan etika semakin kompleks. Pustakawan kini juga perlu mempertimbangkan persoalan privasi, keamanan data, kredibilitas sumber informasi, hak cipta, serta penggunaan AI dalam pengelolaan dan penyebaran informasi.

7. Tantangan Profesi Pustakawan di Era Digital

Transformasi digital mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Informasi dapat ditemukan dengan cepat melalui mesin pencari, media sosial, basis data digital, dan berbagai platform berbasis AI.

Situasi ini tidak menghilangkan kebutuhan terhadap pustakawan. Sebaliknya, perubahan tersebut menuntut pustakawan untuk mengembangkan peran baru sebagai pengelola dan fasilitator pengetahuan.

Beberapa tantangan utama antara lain:

a. Perubahan teknologi

Pustakawan harus mampu mengikuti perkembangan sistem otomasi perpustakaan, koleksi digital, basis data, teknologi informasi, serta teknologi kecerdasan buatan.

b. Ledakan informasi

Jumlah informasi yang tersedia terus bertambah. Persoalannya bukan hanya bagaimana menemukan informasi, tetapi bagaimana menentukan informasi yang relevan, akurat, dan dapat dipercaya.

c. Literasi digital dan informasi

Pustakawan memiliki peluang untuk semakin aktif membantu masyarakat memahami cara mencari, mengevaluasi, menggunakan, dan menyebarkan informasi secara bertanggung jawab.

d. Kecerdasan buatan

AI memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi layanan, pencarian informasi, pengolahan data, dan personalisasi layanan. Namun, AI juga menimbulkan persoalan mengenai akurasi informasi, bias, hak cipta, privasi, transparansi, dan kompetensi tenaga perpustakaan.

Perpusnas pada 2025 juga menyoroti bahwa AI menawarkan peluang sekaligus tantangan bagi profesi pustakawan, termasuk tantangan kompetensi, etika, tanggung jawab, dan relevansi profesi.

e. Perubahan ekspektasi pemustaka

Pengguna perpustakaan semakin mengharapkan layanan yang cepat, mudah, fleksibel, dan dapat diakses melalui perangkat digital. Hal tersebut mendorong perpustakaan untuk mengembangkan layanan yang lebih berorientasi pada kebutuhan pengguna.

8. Arah Pengembangan Profesi Pustakawan

Pengembangan profesi pustakawan ke depan perlu memperhatikan perubahan teknologi sekaligus tetap mempertahankan prinsip dasar kepustakawanan.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

• meningkatkan kompetensi digital pustakawan;

• memperkuat literasi informasi dan literasi digital;

• meningkatkan kemampuan dalam menggunakan teknologi AI secara kritis dan etis;

• memperkuat pendidikan dan pelatihan berkelanjutan;

• mengembangkan inovasi layanan perpustakaan;

• memperkuat jejaring organisasi profesi;

• meningkatkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi;

• memperkuat peran pustakawan sebagai fasilitator pengetahuan;

• menjaga etika profesi dan perlindungan terhadap pengguna informasi.

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Perpustakaan, yang berlaku efektif pada 9 Juni 2025, juga menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi pustakawan terus mendapatkan perhatian dalam kerangka regulasi.

9. Masa Depan Organisasi Profesi Pustakawan

Masa depan profesi pustakawan akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi profesi dalam merespons perubahan.

Organisasi profesi tidak cukup hanya mempertahankan pola kegiatan konvensional. Organisasi perlu menjadi ruang pembelajaran bagi anggota, mendorong peningkatan kompetensi, memperkuat jejaring, serta membuka ruang dialog mengenai perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Peran pustakawan juga semakin luas. Perpusnas pada 2026 menggambarkan pustakawan sebagai pemelajar sepanjang hayat, penggerak literasi, penjaga pengetahuan, dan agen pembelajaran masyarakat.

Dalam konteks tersebut, organisasi profesi seperti IPI memiliki posisi strategis dalam membantu pustakawan beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan prinsip dasar profesionalisme dan etika.

Kesimpulan

Organisasi profesi pustakawan merupakan bagian penting dalam pembangunan dan penguatan profesi pustakawan di Indonesia. Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) menjadi organisasi profesi utama yang berperan dalam pengembangan profesionalisme, kode etik, advokasi, perlindungan profesi, dan jaringan pustakawan.

Secara hukum, keberadaan organisasi profesi pustakawan mendapat landasan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Sementara itu, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa profesi pustakawan menghadapi perubahan besar akibat digitalisasi dan kecerdasan buatan.

Karena itu, pustakawan masa kini perlu terus belajar dan meningkatkan kompetensi. Kemampuan mengelola informasi harus berjalan bersama dengan kemampuan memahami teknologi, literasi digital, etika informasi, dan kebutuhan masyarakat.

Dengan organisasi profesi yang aktif serta pustakawan yang adaptif dan berpegang pada kode etik, profesi pustakawan dapat terus berkembang sebagai bagian penting dari ekosistem informasi, literasi, dan pembelajaran sepanjang hayat di Indonesia.

Daftar Referensi

Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Pemerintah Republik Indonesia.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2025, September 18). Joko Santoso terpilih aklamasi pimpin IPI 2025–2028. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2026, Juli 7). Hari Pustakawan Indonesia 2026: Perpusnas tegaskan jenama baru pustakawan sebagai pemelajar sepanjang hayat. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Labels: profesi

Thanks for reading Organisasi Profesi Pustakawan di Indonesia: Sejarah, IPI, Kode Etik, dan Tantangan Era AI. Please share...!